Kupang, TiTo – Dua kader partai Golkar di DPRD kabupaten Kupang, Yoyarib Mau dan Okto La’a kini tersandung masalah. Yoyarib dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD karena diduga telah melakukan kekerasan seks terhadap YNS, perempuan asal Jawa. Sementara Okto La’a diduga terlibat kasus penganiyaan terhadap Rony Natonis, ASN di sekretariat DPRD Kupang. Kasus Okto sudah diproses di kepolisian namun hingga kini proses hukum kasus itu tak jelas.
Laporan terhadap Yoyarib Mau di BK, prosesnya juga terkesan lamban. Informasi terbaru dari ketua BK DPRD Kupang, laporan terhadap Yoyarib dalam proses pemberkasan. Kabarnya BK menemukan indikasi pelanggaran kode etik.
Proses penanganan masalah kedua kader Golkar di kabupaten Kupang itu rupanya diikuti oleh sesepuh Golkar kabupaten Kupang, Robby Manoh.
Kepada timurtoday.id, Rabu (17/12) pagi lewat telepon, anggota DPRD Kupang dari partai Golkar periode 2004-2009 dan 2009-2014 ini mengatakan partai Golkar terkesan kurang tegas dan kurang oroaktif dalam penyelesaian masalah itu. Pihaknya kurang mendapat informasi dari media soal penyampaian atau penjelasan partai Golkar soal perkembangan penanganan dua kader Golkar yang viral di sejumlah platform media sosial itu.
Raja Amfoang ini mengatakan pengurus Golkar mestinya sadar kalau Golkar adalah partai besar yang punya simpatisan besar sehingga jika ada kadernya di DPRD yang tersangkut masalah harus proaktif, tegas dan transparan dalam penyelesaiannya. Sehingga Publik tidak berpresepsi jelek terhadap partai Golkar. “Ini soal nama besar dan citra partai, partai harus lebih tegas, tidak diam, proaktif dan transparan ke publik biar publik tahu Golkar ini seperti apa, kita lihat masalah dua kader di kabupaten Kupang itu, Golkar pasif, bahkan bisa dibilang diam karena kita jarang dapat informasi soal penanganan masalah itu oleh partai, ini ada apa, kenapa Golkar begini sekarang,”katanya.
Ia mengatakan pada masanya, ia nyaris di pecat keanggotannya di DPRD Kupang, karena sebagai fraksi ia dinilai partai tidak tegas terhadap anggotanya yang bermasalah. “Fraksi juga harus proaktif kasih laporan ke pengurus diatas dan pengurus juga harus sampaikan terbuka ke publik, biar publik tahu Golkar itu partai seperti apa?,’katanya.
Ia berharap pengurus Partai Golkar tidak menggantung penyelesaian masalah itu karena jika itu terjadi citra Golkar akan menjadi buruk di mata publik karena tak mampu menyelesaikan masalah kadernya. “Di AD/ART partai itu jelas bagaimana partai berproses kalau anggotanya di DPRD itu tersangkut masalah,”katanya.
Jika kasus itu digantung maka menurut Robby Manoh integritas kepemimpinan ketua dalam mengimpelementasikan aturan partai dipertanyakan. (Jmb)