Kupang, timurtoday.id – Bupati Kupang, Yosep Lede dan wakil bupati Aurum Titu Eki dan jajaran terkait tak menghadiri agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kantor DPRD yang dijadwalkan Jumat (30/1) siang.
Dari unsur pemerintah hanya Sekretaris daerah (Sekda) Teldy Sanam yang hadir itupun tanpa disposisi bupati untuk menghadiri RDP itu.
Agenda RDP itu akhirnya ditunda ke tengah pekan depan berdasarkan keputusan forum rapat Jumat (30/1) siang.
RDP tersebut sedianya digelar DPRD sebagai tindaklanjut atas pengaduan atau laporan dari Eu Ratukore dan sejumlah ASN yang masuk ke DPRD terkait dengan mutasi jabatan akhir Desember 2025 lalu. Dimana Eu Ratukore,cs diberhentikan dari jabatan mereka tanpa SK pemberhentian.
Pihak DPRD berpesan agar bupati dan jajaran yang berkaitan dengan proses mutasi itu hadir termasuk kepela BKPSDM, Semmy Tinenti dan para asisten.
Sekda Teldy Sanam, dalam forum diskusi tersebut menyampaikan bupati Yosep Lede tak dapat hadir di RDP tersebut karena sedang meninjau kondisi bencana di kecamatan Fatuleu Barat, Wabup Aurum Titu Eki sementara berada di Makasar, kepala BKPSDM masih berada di Jakarta. Para asisten sedang memenuhi agenda kedinasan mereka.
Ia mengatakan undangan RDP tersebut baru tersampaikan ke bupati pada Kamis (29/1) sore kemarin sementara sebelum undangan diterima, bupati sudah lebih dulu mantapkan agenda ke Fatuleu Barat.
Sebelum forum ditutup, Anton Natun, anggota DPRD dari partai Hanura menyampaikan harapan agar pada agenda RDP berikut bupati dan jajajarannya hadir karena agenda RDP itu sangat penting menyangkut tatakelola sistim pemerintah yang perlu dibenahi pasca mutasi 30 Desember 2025 kemarin. “Harap agar persoalan ASN diselesaikan secara baik, baik yang dapat jabatan maupun yang nonjob dan ASN yang ditempatkan di dinas yang sudah ditutup, ada tiga OPD kalau tidak salah. Ini perlu diselesaikan karena saya pastikan jika tidak makan pak sekda akan pusing memberikan keterangan di PTUN karena banyak ASN yang gugat ke PTUN,”katanya.
Ketua DPC Hanura kabupaten Kupang ini juga menyentil soal perjalanan dinas para pejabat daerah yang tengah berlangsung sementara Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) belum ada.
Ia juga mengusulkan agar dalam RDP nanti dibahas juga soal devisit anggaran daerah. “Dalam RDP nanti sekalian dibahas soal persoalan kondisi keuangan yang terjadi. Mungkin disitu ada solusi untuk perbaiki, Saya lihat pembiayaan pendapatan dan belanja perlu diselesaikan secara baik,”katanya. (Jmb)