Kupang, timurtoday.id – Perhatian publik kabupaten Kupang kini tersita dengan perseteruan bupati Kupang Yosep Lede dan sejumlah anggota DPRD kabupaten Kupang yang tersaji lewat pemberitaan media.
Bupati Yosep Lede dan sejumlah anggota DPRD saling tanggap lewat media soal besaran dana bantuan sosial (Bansos) dalam APBD kabupaten Kupang tahun 2026.
Yefta Sabaat, pengamat kebijakan publik Undana merasa miris atas suguhan tersebut.
Ia mengatakan perseteruan antara bupati dan DPRD adalah bagian dari dinamika relasi kuasa dalam pemerintahan. Namun hal itu dapat menggangu stabilitas politik dan bisa berdampak pada pelayanan masyarakat. Karena itu perlu ada perbaikan pola komunikasi antara DPRD dan Bupati.
“Saya kira konflik/perseteruan antara DPRD dan Bupati itu bagian dari dinamika relasi kuasa dalam pemerintahan. Tapi perlu diingat bahwa kondisi yang demikian akan berdampak pada stabilitas politik pemerintahan. Sehingga Bupati dan DPRD perlu memanej perseteruan/konflik itu untuk kebaikan dan efektivitas pemerintahan. Perlu ada perbaikan pola komunikasi politik antar keduanya (Eksekutif dan Legislatif) karena seyogyanya Bupati dan DPRD adalah mitra. Miris kalau Bupati dan DPRD berkonflik sampai mengorbankan kepentingan rakyat,”ungkap Yefta.
Perseteruan itu diawali pemberitaan salah satu media online yang melansir pernyataan salah satu anggota DPRD soal besaran dana Bansos Rp 51 miliar di APBD 2026 memantik respon bupati Yosep Lede yang menganggap pernyataan oknum DPRD di media itu tidak benar.
Lewat media bupati Yosep Lede menyampaikan klarifikasi bahwa dana Bansos yang sebenarnya tertuang dalam APBD 2026 adalah sebesar Rp 84 juta bukan Rp 51 miliar seperti yang disampaikan anggota DPRD dalam media dimaksud.
Bupati Yosep Lede mengatakan anggota DPRD yang menyampaikan anggaran Bansos sebesar Rp 51 miliar adalah ngawur dan ia meragukan kemampuan oknum DPRD tersebut dalam membaca postur APBD kabupaten Kupang tahun 2026.
Pernyataan bupati Yosep Lede soal anggota DPRD Kupang ngawur (yang menyampaikan dana bansos Rp 51 miliar) itu kemudian ditanggapi oleh sejumlah anggota DPRD Kupang lewat pemberitaan sejumlah media.
Anggota DPRD, Dessy Ballo-Foeh yang juga Ketua DPC PDIP kabupaten Kupang menyampaikan bupati Yosep Lede perlu memperbaiki etika dalam berkomunikasi.
Anton Natun, anggota DPRD dan juga ketua DPC Hanura kabupaten Kupang menyarankan bupati Yosep Lede untuk tidak menunjukan kesombongan sebagai bupati karena jabatan itu akan berakhir dan ia akan kembali sebagai masyarakat biasa.(Jmb)