Kupang, TiTo – Tim Peneliti FISIP Undana melakukan Survei Kepuasan Publik atas Kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang Tahun 2025. Hasil survei telah dipaparkan dalam kegiatan Forum Advokasi Kebijakan Publik yang diselenggarakan oleh HIMAPRO Ilmu Administrasi Publik FISIP Undana, Kamis (4/12).
Dari rilis yang diterima timurtoday.id, Sabtu (6/12), tim peneliti menyampaikan kepemimpinan Christian Widodo – Serena Francis sebagai walikota dan wakil walikota Kupang yang baru berjalan beberapa bulan itu telah berhasil memulihkan dan memperkuat kepercayaan publik, terutama pada aspek pelayanan dasar dan komunikasi pemerintahan.
“Riset ini menyampaikan pesan tegas kepemimpinan baru Kota Kupang telah diterima, dipercaya, dan dianggap membawa arah yang lebih jelas bagi masa depan kota,”demikian peneliti dalam rilis tersebut.
Nilai kepuasan publik atas kinerja Cristian – Serena menembus 80,10 persen sehingga masuk kategori Baik atau Memuaskan. Kategori tersebut sesuai standar PermenPANRB.
“Angka ini bukan sekadar statistik—ia adalah indikator arah perubahan, sinyal bahwa warga merasakan pergerakan, bukan stagnasi,”demikian peneliti.
Capaian 80 persen kepuasan publik tersebut melampaui Tren Nasional. “Dalam perbandingan nasional, Kota Kupang menembus angka 80 persen di tengah tekanan urbanisasi, ketimpangan infrastruktur, dan keterbatasan fiskal—suatu capaian yang jarang dicapai kota dengan beban struktural sejenis. Banyak kota masih bertahan di rentang 76–78, sementara Kota Kupang menunjukkan trajectory positif, terutama dalam konsolidasi kepemimpinan dan pelayanan publik,”ungkap peneliti.
Peneliti juga menyampaikan capaian 80 persen tersebut diraih tidak dari posisi dasar yang ideal, tetapi di tengah persoalan yang diwariskan, mulai dari sistem persampahan, krisis air bersih, hingga lemahnya koordinasi lintas-OPD di masa lalu.
“Modal Utama Legitimasi Kepemimpinan
Survei menunjukkan tingkat kepercayaan publik (trust) mencapai 84 di beberapa kecamatan dan stabil pada rentang 79–83 di seluruh wilayah kota. Dalam teori administrasi publik, kepercayaan adalah mata uang kepemimpinan (currency of leadership)—penentu apakah kebijakan dapat berjalan efektif. Kepercayaan ini tidak dibangun dari retorika, melainkan dari: komunikasi publik yang lebih terbuka (skor 81,65), respons cepat atas persoalan kota (skor 80,48), konsistensi pemimpin hadir di kelurahan,
dan penataan birokrasi menuju pola kerja yang lebih akuntabel,”beber peneliti dalam rilis tersebut.
Disampaikan dengan capaian tersebut menunjukan bahwa legitimasi publik Kota Kupang dapat tumbuh bahkan dalam kondisi fiskal yang terbatas, ketika pemerintah menunjukkan transparansi, kehadiran, dan komitmen.
“Perubahan terasa dari Stabilitas ke Momentum Percepatan tahun pertama pemerintahan seringkali dipandang sebagai masa adaptasi dan konsolidasi. Namun bagi Kota Kupang, tahun pertama telah menjadi titik balik stabilisasi yang menggeser kota ini dari pola lama menuju pola kerja yang lebih terukur, di tengah tantangan struktural seperti
persoalan sampah (22,69% responden),
krisis air bersih (18,52%),
infrastruktur dasar (12,04%), dan
lemahnya SOP lintas-OPD (11,11%),
pemerintahan baru melakukan langkah-langkah awal pembenahan: perbaikan SOP, digitalisasi layanan, redesign rute persampahan, penguatan armada, dan mendorong transparansi informasi publik. Yang paling mencolok, 65,28% responden tidak menyebutkan kelemahan spesifik kepemimpinan. Ini bukan angka biasa.
Ia menunjukkan collective psychological signal, warga merasakan pemerintah yang hadir, bekerja, dan bergerak bersama mereka,”urai peneliti.
Disampaikan Jika dibandingkan dengan kota lain dengan kompleksitas serupa, Kota Kupang menonjol dalam tiga aspek yang jarang hadir bersamaan yakni Tingkat kepercayaan publik yang tinggi, meski fiskal terbatas.
Dijelaskan komunikasi pemimpin yang konsisten, bahkan melampaui beberapa kota besar. Pemerataan persepsi layanan antar-kecamatan, sesuatu yang sulit dicapai oleh kota yang heterogen secara sosial dan geografis. Narasi ini mempertegas bahwa kepemimpinan adaptif—bukan hanya kapasitas fiskal—dapat menggerakkan birokrasi menuju perbaikan berkelanjutan.
Diawal kepemimpinan Christian – Serena, Birokrasi pengetahuan juga mulai terbangun.
Survei tersebut menggunakan metodologi ilmiah yang ketat dengan 576 responden di 6 kecamatan. Tekhnik survei yang digunakan yakni teknik multistage cluster random sampling dengan instrumen resmi SKM PermenPANRB, analisis kuantitatif dan kualitatif.
“Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Kupang mulai memasuki fase governance berbasis bukti (evidence-based policy)—keputusan tidak lagi bertumpu pada intuisi, tetapi pada data, riset, dan aspirasi warga.
“Kepemimpinan yang Membangun Kepercayaan, Data yang Menggerakkan Kebijakan Survei SKM 2025 tidak mengklaim bahwa Kupang sudah bebas dari persoalan. Namun ia mengirim pesan yang jauh lebih penting. Kupang telah menemukan arah baru, ritme baru, dan energi baru. Masyarakat merasakan perbedaan, melihat kerja nyata, dan memberikan kepercayaan bagi pemerintah untuk melangkah lebih cepat. Kupang tidak berubah dengan keajaiban, tetapi dengan momentum, hasil dari kepemimpinan yang mendengar, bekerja, dan bergerak bersama rakyatnya,”demikian kesimpulan tim peneliti atas hasil survei tersebut.(Jmb)