Kupang, timurtoday.id – Wakil Bupati (wabup) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) Aurum Titu Eki, awal pekan ini turun lapangan melihat ruas jalan Poros tengah di desa Oelbiteno kecamatan Fatuleu yang rusak sekian lama.
Vidio Wabup Aurum ‘Turun ke jalan’ dan bertemu sekelompok warga di titik kerusakan jalan tersebut tersebar luas hingga terlihat pula oleh Asten Bait, aktifis mahasiswa asal Fatuleu.
Kepada timurtoday.id, Jumat (16/1) malam Asten Bait mengapresiasi sikap Wabup Aurum yang mewakili pemkab Kupang turun lapangan untuk melihat kondisi infrastruktur penunjang transportasi yang kondisinya dikeluhkan warga sekian tahun itu. “Saya apresiasi tindakan cepat pemerintah kabupaten Kupang melalui wakil bupati Kupang yang tidak hanya berada di kantor, tetapi turun dan mendengar, bahkan melihat langsung situasi, kondisi jalan di Fatuleu itu. Tapi masyarakat yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya turun tinjau dan menjanjikan solusi tapi masyarakat butuh aksi nyata soal kepastian perbaikan jalan tersebut,”ungkap Asten Bait.
Disampaikan sesuai informasi yang diperoleh status jalan Poros Tengah itu belum jelas sehingga itu menjadi penyebab intervensi anggaran untuk perbaikan ruas jalan yang menjadi jalur alternatif dari Oelamasi menuju Amfoang timur, perbatasan RI-Timor Leste itu juga tak jelas. Yang pasti menurutnya masyarakat yang telah merasakan dampak buruk dari kondisi jalan yang dibiarkan rusak sekian lama itu.
Karena itu menurutnya, pemkab Kupang harus lebih dulu berupaya memberikan kejelasan soal status jalan tersebut. “Informasi yang saya dapat bahwa jalan poros tengah tersebut belum memiliki status jalan yang jelas sehingga tidak ada perbaikan dan masyarakat dikorbankan seperti sekarang. Pemkab urus penetapan status jalan itu dulu, jangan janji-janji saja,”katanya.
Disampaikan ruas jalan sekitar 159 kilometer yang melintasi sejumlah kecamatan di wilayah Fatuleu hingga wilayah Amfoang itu sempat dikerjakan tahun 2014 lalu namun karena status jalannya belum jelas sehingga janji pemerintah untuk membuat jalan hotmix berlebar 10 meter masih menjadi penantian warga. “Sejak dibangun hingga saat ini belum ada perhatian dari pemerintah kabupaten Kupang, ataupun provinsi NTT bahkan pusat atas kerusakan yang terjadi. Masyarakat hanya dapat janji tanpa realisasi perbaikan karena status jalan itu,”katanya. (Jmb)