Kupang, TiTo – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, mengatakan tahun depan akan melakukan perbaikan rumah 35.000 warga miskin yang kondisinya dianggap tak layak huni. Kegiatan bedah rumah tersebut akan melibatkan pihak swasta dan pemerintah kabupaten/kota.
Pernyataan ini disampaikan Gubernur Melki Laka Lena saat membuka Dialog Kebangsaan Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Kick Off Roadmap Konsorsium Tahun 2025–2028, yang digelar oleh BKKBN/Kemendukbangga di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Senin (25/10/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat Kemendukbangga/BKKBN, Drs. Sukaryo Teguh Susanto, M.A., Staf Khusus Kemendukbangga/BKKBN Bidang Optimalisasi Aset dan Peningkatan PNPB, Noor Rachmad P.M.A. Prabowo, serta perwakilan konsorsium perguruan tinggi dan tokoh agama, termasuk Ketua Sinode GMIT, Pdt. Samuel B. Pande.
Gubernur Melki Laka Lena menyampaikan apa yang akan dilakukan itu merupakan bagian dari upaya percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting di NTT.
“Rumah bukan sekadar tempat tinggal. Rumah adalah awal dari kehidupan layak yang bisa menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Dengan memperbaiki rumah, kita bisa menyentuh 6 dari 14 parameter kemiskinan sekaligus membantu menurunkan stunting,” ujar Gubernur Melki dikutip dari NTTPride.com.
Gubernur Melki menyebut, perbaikan rumah tidak layak huni akan dilakukan secara gotong royong dengan pemerintah kabupaten/kota, memanfaatkan dana desa, serta dukungan swasta.
“Kami sudah bicara dengan para bupati dan wali kota. Tahun depan, setiap desa akan mendapatkan bantuan perbaikan rumah minimal 10 rumah per desa. Kami mengalokasikan anggaran sebesar Rp157 miliar untuk program ini. Ini memang memotong banyak pos lain, tapi kami yakin ini prioritas untuk menekan kemiskinan ekstrem,” jelasnya.
Lebih lanjut, Gubernur Melki Laka Lena menegaskan akan berkolaborasi dengan sektor swasta guna menambah 15.000 rumah, sehingga totalnya menjadi 50.000 unit rumah yang akan dibedah di seluruh NTT.
Ia menambahkan, program ini akan melibatkan BPS, Bappeda, Dukcapil, dan para ahli untuk memastikan data penerima manfaat tepat sasaran, sehingga upaya menurunkan kemiskinan dan stunting benar-benar efektif.
Gubernur Melki menegaskan, program perbaikan rumah dan penurunan stunting bukan sekadar proyek fisik, tetapi juga langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan turun-temurun di NTT.
“Kita tidak hanya membangun rumah, tapi membangun masa depan. Rumah yang layak akan menurunkan angka kemiskinan, stunting, dan membuka peluang hidup lebih baik bagi masyarakat NTT,” pungkasnya. (Sumber:NTTPride.com)