Kota Kupang, TiTo – Bengkel Advokasi Pengembangan dan Pemberdayaan Kampung (APPeK) Nusa Tenggara Timur (NTT) ikut mengawasi proses pengadaan barang dan jasa di Kota Kupang.
Pengawasan partisipatif tersebut telah disepakati dengan pemerintah Kota Kupang.
Ketua Bengkel APPeK, Vinsen Bureni dalam audiens dengan walikota Kupang, Christian Widodo dan inspektur Kota Kupang di kantor walikota Kupang, Selasa (13/8) menyampaikan kolaborasi Bengkel APPeK dan Pemerintah Kota Kupang telah berjalan sejak 2022, dengan fokus pada pengawasan pengadaan barang dan jasa secara partisipatif serta penguatan kapasitas Inspektorat bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui investigasi hingga audit probity.
“Kami telah membantu menyusun petunjuk teknis audit, SOP pengaduan masyarakat, dan melakukan audit pendampingan terhadap sepuluh proyek strategis,” ujarnya.
Perwakilan Bengkel APPeK lainnya, Mijo, menambahkan bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani 15 Agustus 2022. Sejumlah program telah terlaksana, termasuk bimbingan teknis, pelatihan Open Tender, serta penyusunan SOP pengelolaan pengaduan masyarakat. Tahun ini, Bengkel APPeK juga akan melakukan kajian tata kelola persampahan di Kota Kupang sebagai kontribusi terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan lingkungan.
Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo menyambut baik kerjasama tersebut. Ia mengatakan kerja sama antara Pemerintah Kota Kupang dan Bengkel APPeK dalam pengawasan partisipatif terhadap pengadaan barang dan jasa dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Saya senang ada lembaga seperti Bengkel APPeK yang turut mengawasi kinerja pemerintah. Check and balances harus berjalan. Bahkan, kami sudah menjalin kerja sama dengan Kejaksaan untuk pendampingan sejak awal proses,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Kupang kini fokus pada efisiensi anggaran dan peningkatan pelayanan publik, termasuk dalam pengelolaan persampahan. Dengan keterbatasan anggaran, Wali Kota menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, CSR, dan dukungan masyarakat untuk pengadaan sarana seperti tempat sampah.
“Semangat gotong royong dapat menutupi keterbatasan itu. Saya terbuka untuk terus bekerja sama hingga 2027 sesuai MoU yang sudah ada,” tandasnya.
Sementara inspektur Kota Kupang melaporkan bahwa kerja sama ini berdampak nyata pada peningkatan kinerja pengawasan.
“Salah satu keberhasilan adalah terlaksananya audit probity dan respons cepat terhadap pengaduan masyarakat yang berujung pada pengembalian kerugian negara di beberapa proyek. SOP penanganan pengaduan yang kami susun kini menjadi rujukan pelaporan di MCP KPK,” jelasnya.
Diakhir pertemuan, Wali Kota menginstruksikan jajaran dinas terkait untuk menindaklanjuti kerja sama teknis dengan Bengkel APPeK, sekaligus meningkatkan akses informasi publik melalui website resmi Pemerintah Kota Kupang yang ramah bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. (Prokopim)