Oleh: Barka Manilapai *)
Ketika seorang anak berusia 10 tahun di Ngada memilih mengakhiri hidupnya karena orang tua tak mampu membeli perlengkapan sekolah, kita harus berhenti sejenak dan bertanya: ke mana arah pembangunan Nusa Tenggara Timur selama ini?
Ironinya semakin menyakitkan ketika realitas kematian akibat kemiskinan struktural ini bersanding dengan gemerlap festival-festival yang digelar pemerintah daerah.
Uang rakyat yang seharusnya dialokasikan untuk air bersih, pendidikan, dan kesehatan, justru mengalir deras untuk pembiayaan “joget-joget” berkedok festival dengan tameng pengembangan UMKM. Padahal, kebutuhan dasar rakyat NTT masih jauh dari terpenuhi.
Fakta bahwa 20-50% pendapatan masyarakat NTT digunakan hanya untuk membeli air bersih adalah bukti kegagalan pelayanan dasar.
Setelah pengeluaran untuk air, sisa pendapatan harus dibagi untuk makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya. Wajar bila dalam situasi seperti ini, permintaan anak akan perlengkapan sekolah menjadi barang mewah yang tak terjangkau.
Pemerintah provinsi dan kabupaten di NTT seolah hidup dalam realitas paralel, sibuk menciptakan euforia melalui festival sambil menutup telinga terhadap jeritan rakyat yang kesulitan mengakses air bersih, pendidikan layak, dan pelayanan kesehatan.
Musik keras festival telah membungkam suara-suara kritis tentang hak dasar warga.
Masalah semakin kompleks dengan birokrasi kependudukan yang berbelit.
Di era ketika teknologi informasi seharusnya mempermudah layanan publik, masyarakat NTT justru masih berjuang dengan administrasi yang ruwet. Hak-hak dasar rakyat sering kali tak terpenuhi karena alasan administratif yang seharusnya bisa diselesaikan dengan sistem digital yang sederhana.
Pemerintah NTT perlu melakukan refleksi mendalam: apakah pembangunan yang selama ini dijalankan benar-benar menyentuh akar persoalan? Daripada mengalokasikan anggaran untuk festival-festival yang manfaatnya sering kali hanya sesaat, lebih baik dana tersebut dialihkan untuk: Pembangunan infrastruktur air bersih yang merata, Subsidi pendidikan bagi keluarga miskin, Peningkatan layanan kesehatan dasar, Penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi layanan publik.
Kematian anak di Ngada seharusnya menjadi tamparan keras bagi pemerintah NTT. Sudah waktunya prioritas pembangunan dikembalikan kepada pemenuhan hak dasar rakyat, bukan pada pencitraan melalui festival-festival yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Negeri ini butuh solusi konkret, bukan sekadar joget-joget yang meninabobokan.
(*Penulis adalah Peneliti pada Komunitas NTTExplorer – Geoscience and Engineering Research Community)