Kupang, timurtoday.id – Lembaga survei Voxpol Center Research & Consulting melakukan survei tentang tingkat kepuasan masyarakat setelah satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena dan Johni Asadoma.
Dari hasil survey yang dipaparkan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, dalam diskusi publik di Aula Utama El Tari Kupang, Jumat (20/2/2026) menunjukan tingkat kepuasan masyarakat dalam setahun kepemimpinan Melki – Jhoni mencapai 80,5 persen. Rajin turun menemui masyarakat di pelosok adalah salah satu alasan kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Melky – Jhony.
Ditengah tingkat kepuasan itu, Pemprov NTT dihadapkan dengan kondisi infrastruktur yang masih dikeluhkan masyarakat. Ini ditunjukan dengan aspirasi masyarakat tentang perbaikan jalan yang dari hasil survei tersebut mencapai 28,7 persen disusul penyediaan air bersih 9,1 persen dan perhatian terhadap masyarakat kurang mampu sebesar 8,3 persen.
Selain itu permasalahan harga kebutuhan pokok yang masih mahal, biaya pendidikan tinggi, fasilitas kesehatan belum memadai, maraknya pinjaman online dan bank keliling dan praktik tata kelola pemerintahan menjadi sejumlah persoalan yang perlu dibenahi pemprov NTT.
“Dari data yang ada, sebenarnya bukan soal satu tahun cepat atau lama tapi soal apa yang perlu dibenahi kedepannya,” ujar Pangi.
Pertumbuhan Ekonomi Meningkat
Sementara dalam pidatonya di Gedung DPRD Provinsi NTT, Gubernur Melki Laka Lena memaparkan sejumlah capaian makro pembangunan daerah.
Ia menyebut laju pertumbuhan ekonomi NTT pada tahun 2025 mencapai 5,14 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024.
Secara makro, indikator ekonomi menunjukkan perkembangan positif. Capaian ini menandakan bahwa aktivitas ekonomi mulai bergerak lebih dinamis dan daya dorong pembangunan semakin menguat,” ujar Melki.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi secara agregat belum tentu mencerminkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Beberapa langkah strategis yang ditempuh antara lain penguatan program One Village One Product (OVOP), pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), optimalisasi belanja produk lokal, serta pembentukan NTT Mart sebagai simpul distribusi produk daerah.
Di sisi lain, angka kemiskinan di NTT juga menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data per September 2025, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 17,50 persen atau sekitar 1.031.690 orang.
Angka ini turun 1,52 persen poin dibandingkan September 2024 yang berada di angka 19,02 persen.
Menurut Melki, penurunan tersebut menunjukkan bahwa arah kebijakan mulai memberikan dampak positif. Hal itu didukung oleh penguatan bantuan sosial, perbaikan harga komoditas, meningkatnya aktivitas ekonomi desa, serta stabilitas inflasi pangan.
Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan masih besar. Lebih dari satu juta warga NTT masih hidup dalam keterbatasan ekonomi.
“Kita tidak boleh berpuas diri. Penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara sektoral. Harus melalui integrasi kebijakan lintas sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan tata kelola dengan pendekatan yang lebih presisi dan berbasis data keluarga sasaran,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi NTT, lanjutnya, berkomitmen memastikan pertumbuhan ekonomi berujung pada penurunan kemiskinan dan peningkatan martabat masyarakat di Bumi Flobamora.
“Pertumbuhan ekonomi harus berujung pada berkurangnya kemiskinan. Dan pengurangan kemiskinan harus bermuara pada peningkatan martabat manusia Nusa Tenggara Timur,” tandasnya. (Jmb/korannya.com)