Kupang, timurtoday.id – Pemerintah pusat (Pempus) tengah mengkaji sejumlah opsi efisiensi sebagai upaya menekan defisit anggaran di tengah lonjakan harga minyak dunia. Mulai dari pemangkasan anggaran belanja di Kementerian/Lembaga hingga penerapan kerja dari rumah alias Work From Home (WFH).
Di luar itu, pempus saat ini juga sedang mengkaji opsi efisiensi dari pemangkasan gaji pejabat negara seperti Menteri dan anggota DPR RI.
Opsi pemangkasan gaji pejabat dan DPR ini jauh sebelum dilecutkan pempus, bupati Kupang, Yosep Lede pernah menyampaikan itu opsi tersebut awal Desember tahun 2025 lalu.
Ceriteranya saat itu pemkab Kupang tengah dihadapkan pada persoalan berkurangnya alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dari pempus ke pemkab Kupang dari Rp 750 miliar ke Rp 600 miliar lebih.
Menyiasati persoalan itu pemkab Kupang sempat mewacanakan mengambil kebijakan dengan memangkas 50 persen gaji 4.000-an Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Wacana itu menjadi polemik. Sejumlah anggota DPRD mengkritisi wacana kebijakan pemkab Kupang karena dinilai kurang tepat dalam mengurangi beban anggaran belanja tersebut.
Bupati Kupang balas menanggapi pernyataan kritis sejumlah anggota dewan di media massa itu dengan menyampaikan pernyataan yang sifatnya menantang DPRD untuk sama-sama memangkas gaji mereka bersama bupati dan wakil bupati dalam mengatasi devisit anggaran tersebut.
Namun pernyataan tersebut tidak jadi diterapkan. Pemkab Kupang kemudian memutuskan untuk tidak memangkas 50 persen gaji PPPK. Dihadapan ribuan PPPK di alun-alun kantor Bupati Kupang, Bupati Yosep Lede menegaskan gaji 4.179 PPPK akan dibayar utuh, pemkab Kupang akan mengupayakan sumber pendanaan untuk menutup kekurangan anggaran belanja pegawai bagi ribuan PPPK pemkab Kupang itu.
Tak Berdampak Signifikan
Menyangkut wacana Pempus melakukan pemangkasan gaji pejabat negara seperti Menteri dan anggota DPR RI, Ekonom Senior INDEF Tauhid Ahmad menilai kebijakan pemotongan gaji pejabat negara tersebut tidak akan memberikan dampak yang signifikan dalam menekan defisit fiskal pemerintah. Sebab menurutnya dari pemotongan gaji itu pemerintah hanya bisa menghemat beberapa miliar rupiah saja.(Jmb)