Kupang, timurtoday.id – Pantia khusus (Pansus) DPRD Kupang tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah tahun 2025 membantah kabar adanya permintaan ‘Upeti’ (uang) kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menunjang kerja Pansus.
Bantahan disampaikan ketua pansus LKPj Habel Mbate ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis (9/4) di kantor DPRD Kupang. “Itu tidak benar (pansus minta upeti ke OPD), Kita kerja profesional, Pansus tidak minta upeti ke siapa pun,”kata Habel Mbate.
Ia mengatakan pihaknya juga mendengar selentingan informasi bahwa BP4D Kupang dihubungi oknum dewan untuk memberikan dana Rp 150 juta kepada Pansus LKPj. “Kita juga dengar ada yang hubungi Bappeda (BP4D) minta Rp 150 juta, kalaupun benar begitu itu oknum ya, bukan Pansus,”sambungnya.
Dia mengakui kalau ada sejumlah OPD yang tidak memenuhi undangan klarifikasi pansus LKPj. Ketidakhadiran OPD itu belum bisa dipastikan alasannya oleh pansus. “Soal alasan kenapa tidak hadir kita belum tahu persis ya, tadi ada OPD yang datang tapi karena pansus belum quorum maka mereka balik,”katanya.
Habel juga belum bisa memastikan berapa OPD yang telah diagendakan untuk bertemu pansus untuk memberikan klarfikasi terkait LKPj kepala daerah itu. “Nanti saya lihat dulu biar jelas, Senin disampaikan,”katanya.
Kabar beredar salah satu alasan beberapa OPD tidak datang ke ruang Pansus LKPj di kantor DPRD karena tidak memiliki dana untuk tujuan tersebut. (Jmb)