Kasat Reskrim Polres Kupang AKP Bayu Sila Pambudi, S.T.K., S.I.K didampingi Kasi Humas Polres Kupang IPDA Lalu Rohandy Hidayat, dalam konfrensi pers di Mapolres Kupang, Jumat (20/11) mengungkap hasil KRYD PPO tersebut.

       Disampaikan Kasat Bayu Sila Pambudi, dalam rangka mencegah terjadinya TPPO di wilayah kabupaten Kupang, pihaknya melakukan kegiatan Rise and Speak, sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat di kecamatan Amarasi Barat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat soal bahaya TPPO, modus perekrutan tenaga kerja ilegal dan pentingnya menempuh jalur penempatan dan pemberangkatan tenaga kerja sesuai ketentuan hukum. “Dengan cara ini kami harapkan masyarakat semakin paham ketentuan perekrutan dan pengiriman Tenaga kerja dan waspada terhadap tawaran pekerjaan yang menjanjikan penghasilan besar namun berisiko. Dengan begitu Masyarakat juga bisa melaporkan ke aparat hukum jika menemukan indikasi TPPO di wilayahnya,”kata kasat Bayu Pambudi yang menambahkan pihaknya berkomitmen perkuat upaya pencegahan TPPO agar masyarakat terlindungi dari upaya ekploitasi dan perdagangan manusia.
        Dalam upaya tersebut kata kasat Bayu Pambudi pihaknya juga melakukan pengecekan terhadap sejumlah lokasi rawan yang berpotensi sebagai jalur pemberangkatan tenaga kerja ilegal salah satunya di pelabuhan laut Bolok kecamatan Kupang barat.
      Dari pemantauan aktifitas pemberangkatan penumpang, pemeriksaan situasional dan koordinasi dengan petugas di pelabuhan tersebut tidak ditemukan adanya aktifitas pemberangkatan tenaga kerja secara ilegal melalui pelabuhan tersebut. “Hasil pemantauan kami selama seminggu, situasi di pelabuhan Bolok aman dan kondusif, kegiatan ini akan dilakukan secara berkala sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi TPPO,”katanya.
       Terkait dengan aspek penanganan TPPO kata kasat Bayu Pambudi, dalam sepekan kegiatan tersebut tidak ada laporan TPPO yang diterima Polres Kupang.
       Meski tidak ada laporan TPPO selama sepekan kegiatan itu namun kata kasat Bayu Pambudi, pemantauan intensif tetap dilakukan.
        Sehubungan dengan tidak adanya laporan TPPO selama periode KRYD itu maka kata kasat Bayu Pambudi, kegiatan reintegrasi korban dinayatakan nihil. “Tidak ada korban yang diberangkatkan atau dipulangkan baik dari dalam maupun luar negeri. Kegiatan penampungan, pendampingan maupun asesmen kebutuhan korban yang dilaksanakan bersama instansi terkait seperti LPSK,Dinas Sosial, Dinas PPAPP maupun BP2MI juga tidak ada. Meski demikian kami tetap menyampaikan mekanisme koordinasi dengan instansi terkait apabila dikemudian hari ada korban TPPO yang memerlukan pendampingan,”katanya.
       Diakhir penyampaiannya kasat Bayu Pambudi mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan elemen lainnya untuk meningkatkan kewaspadaan dan berperan aktif dalam mencegah praktik TPPO.
        Masyarakat yang memiliki informasi terkait TPPO di wilayahnya diminta melaporkan kepada kepolisian. (Jmb)