SoE, TiTo – Politisi partai Gerindra yang juga adalah wakil ketua DPRD TImor Tengah Selatan (TTS), Aris Nenobahan melecutkan wacana peleburan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah kabupaten (Pemkab) TTS.
Hal tersebut dipandang sebagai solusi strategis yang perlu diambil pemkab TTS ditengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Ditengah persoalan efisiensi anggaran ini maka pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah strategis. Hal yang rasional yang perlu dilakukan adalah lebur OPD,” Demikian Aris Nenobahan di ruang kerjanya, Kamis (13/3).
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran tersebut tidak boleh berdampak buruk untuk pelayanan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan bagi masyarakat. Dengan melebur OPD maka beban penganggaran ke OPD ikut berkurang karena OPD menjadi lebih sedikit namun itu tidak mengganggu urusan tekhnis pelayanan kepada masyarakat.
“Sesuai data yang saya dapat, di TTS ada 36 OPD. Kalau kita leburkan balasan OPD saja, maka sudah melakukan penghematan anggaran bisa sampai balasan bahkan puluhan mirial per tahun,” tutur Aris.
Dijelaskan Aris, OPD yang perlu dilebur adalah tentu OPD yang tugas fungsinya beririsan seperti Dinas PRKP lebur ke Dinas PUPR, Dinas Perikanan lebur ke Dinas Peternakan, Dinas P3A lebur ke Dinas P2KB, Dinas Nakertras lebur ke Dinas Sosial, Dinas Infokom lebur ke Dinas Perhubungan, Dinas Pumuda dan Olahraga lebur ke Dinas P dan K, Dinas Ketahanan Pangan lebur ke Dinas Pertanian dan Balitbang lebur ke Bapenda. “Dan mungkin masih ada Dinas, Badan dan Bagian yang bisa dileburkan. Kalau ini dilakukan, maka sudah banyak sekali anggaran yang dihemat,” urai Aris.
Untuk proses peleburan Dinas, Badan dan Bagian, bukanlah hal yang rumit karena menurutnya cukup bupati dan wakil bupati mengajukan ke bagian hukum untuk kasi secara hukum, kemudian dibawah ke DPRD dan dibahas serta disetujui lalu langsung dilaksanakan. “Jadi kami berharap pak bupati dan pak wakil bupati, menyikapi hal ini secara serius,” harapnya.
Untuk itu, dengan adanya semangat kerja bupati dan wakil bupati yang cukup tinggi, perlu didukung dengan struktur yang kuat. Oleh sebab itu, perlu mengisi jabatan-jabatan eselon tiga dan empat yang saat ini banyak jabatan yang diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt).
Jika hal itu dilakukan, maka kata Aris, tugas pelayanan kemasyarakatan akan berlangsung secara efektif. Asalkan pejabat eselon tiga dan empat yang diberikan tugas, adalah mereka-mereka yang berkapasitas sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas yang diemban nantinya. “Kalau jabatan eselon dua masih tunggu seleksi. Jadi yang perlu dilakukan dalam waktu dekat adalah, mendefenitifkan pejabat eselon tiga dan empat yang sekarang ditempati oleh Plt,” tandas Aris. (ret)