Kupang, TiTo – Kabupaten Kupang ,Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki 160 desa dalam 24 kecamatan. Semua desa sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BumDes) namun tidak semua BUMDes dari 160 desa tersebut aktif.
Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa (DPMD), melalui kepala bidang bina Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Julia Saraswati, Senin (2/1) mengatakan dari 160 BUMDes yang ada hanya 70 BUMDes yang aktif. Itupun tidak semuanya rutin memasukan laporan ke dinas PMD.
Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka kini menggebrak dengan program ketahanan pangan.
BUMDes dalam perannya sebagai badan usaha milik desa juga mendapat peran dalam mensukseskan program tersebut lewat keterlibatanya sebagai penyuplai bahan baku dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kemudian, dalam hal penyiapan bahan bakunya kami akan memaksimalkan Badan Usaha Milik Desa. Jadi nanti akan ada desa padi, desa jagung, desa nila, dan sebagainya. Jadi, inti pokoknya Kementerian Desa siap menyukseskan makan siang bergizi. Kami sudah sampaikan ke Bapak Presiden,” ungkap Mendes PDT Yandri Susanto (8/2/2025) di Jakarta.
Menteri Yandri menyampaikan telah menginstruksikan agar 20 persen Dana Desa dialokasikan untuk BUMDes dengan harapan dana itu bisa dikelola untuk menyediakan bahan baku untuk program MBG.
Camat Fatuleu , Hendra Mooy mengakui dengan kebijakan tersebut peran BUMDes menjadi sangat penting. Artinya potensi sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan dan lainnya harus menjadi fokus pengelolaan BUMDes agar bagaimana suplai bahan baku untuk MBG di wilayahnya dapat terpenuhi.
Dengan pengelolaan potensi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan secara baik maka kata Hendra Mooy dengan sendirinya ketahanan pangan warga menjadi lebih baik dan ada nilai ekonomis yang didapat BUMDes dari pengelolaan potensi yang ada tersebut.
Pihak kecamatan Fatuleu dalam dua hari terakhir menggelar rapat dengan aparat desa dan sejumlah unsur desa untuk mensosialisasi kebijakan 20 persen Dana desa untuk BUMDes tersebut dan sekaligus melakukan pemetaan potensi desa dan peluang usaha yang bisa dilakukan BUMDes dari potensi yang ada di wilayahnya.
Elfrid Saneh, aktifis LSM di Kupang mengatakan melihat kondisi pembangunan daerah saat ini, optimalisasi peran BUMDes sangat penting untuk menggerakkan sektor ekonomi di desa yang efeknya bisa berdampak terhadap pembangunan ekonomi kabupaten.
Hanya saja kata Elfrid, untuk mengoptimalkan peran BUMDes, pemkab Kupang di-era kepemimpinan bupati Yosep Lede dan wakilnya Aurum Titu Eki perlu mengaktifkan dahulu BUMDes disemua desa dan hal penting yang perlu diperhatikan adalah soal komposisi struktur BUMDes yang perlu diisi figur-figur berkompeten yang memiliki kemampuan manejerial yang mumpuni demi suksesnya program BUMDes dalam misi swasembada pangan yang didengungkan pemerintah pusat.
Aktifis CIS Timor ini berpendapat, untuk mendukung geliat BUMDes, pemerintah desa juga perlu menyiapkan data pemetaan potensi desa yang bisa dipakai sebagai fokus usaha bagi BUMDes.
“Desa punya potensi berbeda dan ada macam-macam, kalau pengurus sudah aktif, desa perlu siapkan peta potensi desa. Dari situ bisa ditetapkan apa yang bisa dikelola sesuai potensi yang ada. Kalau di desa itu ada potensi galian C yang bisa digarap, ya BUMDes bisa kelola juga disamping potensi lain yang ada,”katanya.
Ia berharap ada geliat BUMDes yang tampak menguntungkan desa dan kabupaten Kupang di-era Yosep-Aurum.
Yosep Lede dan Aurum Titu Eki baru akan dilantik pada 20 Februari 2025 ini di Jakarta bersama sejumlah kepala daerah lainnya.
Pelaksana tugas (Plt) sekda Kupang, Marthen Rahakbauw mengatakan usai pelantikan tersebut sesuai skedul kegiatan yang diterima dari sekretariat kepresidenan bahwa para kepala daerah yang dilantik tersebut akan mengikuti kegiatan reat-reat di Magelang sekitar seminggu. Sehingga bupati dan wakil bupati Kupang yang baru akan efektif menjalankan agenda kerja di Kupang sekitar awal Maret 2025. (jmb)