26.3 C
Kupang
Kamis, Maret 19, 2026
Space IklanPasang Iklan

Duka Dari SDI Oepula-Nifukani, Tak Sekedar Tentang Runtuhnya Bangunan

Oleh: Oscar Liu

(Jurnalis, tinggal di Kupang)

Jujur saja, runtuhnya gedung SD Inpres Oepula di Desa Nifukani, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), bukan sekadar peristiwa bangunan tua yang akhirnya menyerah pada waktu. Lebih dari itu, kejadian ini seperti pukulan telak bagi nurani kita bersama. Sebuah pertanyaan besar muncul tanpa bisa dihindari. Yang sebenarnya runtuh ini hanya gedungnya, atau sekaligus kepedulian terhadap dunia pendidikan?

Jika kita menoleh ke kondisi sekolah-sekolah di pelosok TTS, kenyataannya memang jauh dari kata ideal. Ini bukan cerita baru, bahkan bisa dibilang sudah menjadi rahasia umum. Dinding retak, atap bocor, bangunan lapuk, dan sebagainya. Semuanya seperti pemandangan yang dianggap biasa. Ironisnya, kebiasaan melihat kondisi seperti itu perlahan membuat kita kebal, seolah-olah itu adalah standar yang bisa diterima.

Bayangkan, seorang anak berusia 9 tahun kehilangan nyawa. Bukan karena konflik, bukan pula karena bencana alam besar. Tapi di sekolah. Di tempat yang seharusnya menjadi ruang paling aman setelah rumah. Fakta ini saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa ini bukan kejadian sepele. Ini kegagalan yang nyata.

Yang membuat hati semakin berat, gedung SD yang runtuh itu disebut-sebut sudah tidak digunakan selama dua tahun. Artinya, potensi bahaya itu bukan hal yang tiba-tiba. Ia sudah ada, terlihat, dan diketahui. Namun, tidak ada langkah nyata untuk mengamankan. Tidak ada pagar pembatas, tidak ada tanda peringatan, bahkan tidak ada upaya pembongkaran. Seolah-olah bangunan itu dibiarkan berdiri sambil menunggu korban.

Di titik ini, wajar jika publik mulai mempertanyakan peran pemerintah. Selama ini, apa yang sebenarnya dikerjakan? Apakah data tentang kondisi sekolah hanya berhenti sebagai angka di atas kertas? Atau memang tidak pernah benar-benar menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti?

Baca juga  (OPINI) Mengkritisi Program '10.000 Rote Ndao': Pemberdayaan Masyarakat dan Kolaborasi Kepala Desa Sebagai Kunci Pembangunan"

Karena jika bangunan yang sudah tidak digunakan saja dibiarkan begitu saja tanpa pengamanan, bagaimana kita bisa percaya bahwa sekolah yang masih aktif digunakan benar-benar aman?

Masalah ini jelas bukan berdiri sendiri. Runtuhnya gedung SD Inpres Oepula seperti membuka luka lama yang selama ini ditutup rapat. Bahwa masih banyak sekolah di daerah yang kondisinya memprihatinkan. Fasilitas minim, perawatan yang nyaris tidak ada, dan yang paling mengkhawatirkan: keselamatan siswa yang seakan menjadi urusan nomor sekian.

Lebih menyedihkan lagi, pola yang terjadi hampir selalu sama. Kita baru bergerak setelah ada korban. Setelah tragedi terjadi, perhatian datang bertubi-tubi, pernyataan dikeluarkan, dan janji diperbaiki. Tapi seiring waktu, semuanya perlahan menghilang. Dilupakan. Hingga akhirnya kejadian serupa terulang kembali.

Ini bukan lagi soal kurangnya reaksi, tapi tentang absennya pencegahan. Padahal, yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar respons sesaat. Yang diperlukan adalah langkah nyata dan sistematis.

Pemerintah daerah harus berani turun langsung ke lapangan, melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi semua bangunan sekolah.

Harus jelas mana yang masih layak pakai, mana yang harus diperbaiki, dan mana yang wajib segera dibongkar karena membahayakan.

Tidak bisa lagi hanya menunggu laporan. Tidak cukup hanya mengandalkan data administratif. Realitas di lapangan harus dilihat, disentuh, dan dirasakan langsung.

Di sisi lain, transparansi juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Masyarakat berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah sebelumnya sudah ada laporan terkait kondisi gedung tersebut? Jika ada, mengapa tidak ditindaklanjuti? Siapa yang seharusnya bertanggung jawab?

Tanpa kejelasan, kepercayaan publik akan terus tergerus. Dan jika itu terjadi, dampaknya tidak hanya pada sektor pendidikan, tetapi juga pada legitimasi pemerintah itu sendiri.

Baca juga  (OPINI) Polemik Seleksi dan Pengangkatan Dirut PDAM Kabupaten Kupang : Memciderai Prinsip Supremasi Hukum Dalam Tata Kelola Pemerintah

Pada akhirnya, tragedi ini bukan hanya tentang sebuah bangunan yang runtuh. Ini tentang hilangnya satu nyawa yang seharusnya bisa diselamatkan. Ini tentang masa depan anak-anak yang seharusnya dilindungi, bukan dipertaruhkan.

Dan lebih dari itu, ini adalah cermin dari komitmen kita terhadap pendidikan. Jika keselamatan anak-anak saja tidak bisa dijamin, maka yang benar-benar runtuh adalah rasa tanggung jawab kita sebagai masyarakat.

Jika kejadian ini masih belum cukup untuk menggugah perubahan, maka jujur saja, kita tidak sedang memperbaiki keadaan kita hanya sedang menunggu tragedi berikutnya.***

Berita Terkait

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Tetap Terhubung

Berita terkini