Kupang, timurtoday.id – DPRD Kabupaten Kupang akhirnya buka suara terkait kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang diduga dilakukan Bupati Kupang,YL terhadap RWM, mahasiswi berusia 21 tahun, yang tengah berproses di Direktorat PPA dan PPO Polda NTT.
Dalam audien dengan ratusan mahasiswa dari sejumlah elemen yang menamakan diri Aliansi Rakyat Anti Pejabat Binal di pelataran Kantor DPRD Kupang, Kamis (19/11) sore, dua wakil ketua DPRD Kupang, Tome Da Costa dan Sofie de Haan menyatakan kekompakan sikap pimpinan dan anggota DPRD Kupang mendukung proses hukum kasus itu yang sementara berlangsung di Polda NTT.
“Kami mendukung proses hukum, silahkan Polda berproses secara obyektif dan transparan, dari yang adik adik mahasiswa sampaikan ini kami prihatin juga,”ujar Tome da Costa didampingi Sofie de Haan dan puluhan anggota DPRD Kupang yang duduk melantai bersama mahasiswa dalam audien tersebut.
Tome mengatakan DPRD baru mendengar informasi masalah tersebut tanggal 12 November 2026 dan DPRD bukannya tidak merespon. Setelah mendapat informasi itu mereka langsung melakukan koordinasi internal antar pimpinan lembaga dan fraksi sehingga dilakukan rapat yang akhirnya mendapatkan kesepakatan sikap mendukung proses hukum yang dilakukan Polda NTT.
Dikatakan DPRD Kupang akan melakukan langkah lanjutan berupa memproses usulan penonaktifan sementara YL sebagai Bupati ke menteri dalam negeri setelah ada kepastian hukum proses kasus tersebut oleh Polda NTT.
“Kami tidak tutup mata atas persoalan ini, kami serahkan ke polisi,”kata Tome yang mengatakan pula kalau sebagai ketua Gerindra kabupaten Kupang ia telah dihubungi DPP Gerindra untuk mengawal proses hukum kasus itu.
Ia mengaku telah diperintahkan juga oleh DPP Gerindra untuk memantau pemeriksaan bupati YL di Polda NTT yang diagendakan Sabtu (21/11) besok. “Saya sebagai ketua (Gerindra kabupaten Kupang) diperintah oleh DPP utnuk pantau pemeriksaan di Polda NTT Sabtu ini. Kalau saat status naik maka kami beraksi,”katanya.
Pernyataan sikap DPRD Kupang dinyatakan secara tertulis dan dibacakan oleh Sofie de Haan dalam audiens tersebut.
Sementara pihak Polda NTT dalam konfrensi pers, Kamis (19/11) sore di Mapolda NTT menyampaikan status hukum kasus itu sudah dinaikan dari penyelidikan ke tahap penyidikan setelah dilakukan gelar perkara.
Dalam gelar perkara tersebut Penyidik sudah menemukan indikasi adanya peristiwa tindak pidana dari rangkaian pemeriksaan terhadap belasan saksi dan sejumlah barang bukti yang diperoleh sehingga ditahap penyidikan ini akan ditetapkan siapa pihak yang bertanggungjawab atas dugaan peristiwa pidana yang terjadi. (Jmb)
