Kupang, timurtoday.id – Pemerintah kabupaten (Pemkab) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) tengah melakukan pendataan ternak guna mendapatkan data terbaru soal populasi ternak di daerah itu.
Bupati Yosep Lede, kepada timurtoday.id, Kamis (16/4) menyampaikan dalam proses itu Pemkab Kupang bekerjasama dengan Badan Pusat Statulistik (BPS). “Kita sementara kerjasama dengan BPS untuk melakukan pendataan (ternak),”ungkap bupati Yosep Lede lewat layanan WhatsApp.
Ia menyampaikan itu terkait dengan penambahan quota pengiriman Sapi antar pulau dari pemerintah provinsi (pemprov) NTT kepada pemkab Kupang di tahun 2026.
Disampaikan untuk permohonan penambahan quota ke pemprov NTT, pemkab Kupang membutuhkan data terkini soal populasi ternak Sapi. “(Usulan) Kita berbasis data,”ungkapnya.
Data di laman ntt.bps.go.id tentang Populasi Ternak kabupaten/kota di provinsi NTT, per – 12 Februari 2026 populasi ternak sapi potong di kabupaten Kupang mencapai 100.779 ekor.
Sebelumnya Meidelzed Amtiran, Ketua Umum DPP PEPPSI kepada timurtoday.id, Kamis (16/4) pagi mengatakan perlu ada langkah pemerintah untuk memperbarui data populasi Sapi yang mencerminkan kondisi riil di lapangan sehingga pembagian quota pengiriman sapi ke kabupaten/kota di NTT juga berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Dalam dua tahun terakhirnya kata dia terjadi penurunan kuota pengiriman sapi ke kabupaten/kota karena data statistik populasi ternak sapi yang tercatat menurun.
Kata Meidelzed, ketika kuota pengiriman menurun di bawah 50 ribu ekor per tahun, harga timbang sapi justru ikut menurun. Kondisi itu dinilai sebagai sinyal bahwa jumlah sapi siap kirim di lapangan sebenarnya lebih banyak dibandingkan kuota yang disediakan.
“Ini perlu menjadi bahan evaluasi serius pemerintah daerah terutama kabupaten/kota, karena yang memasukan data populasi adalah kabupaten/kota, pemerintah provinsi membuat perhitungan kouta berdasarkan data yang dimasukan itu.
Data populasi ternak harus segera di-update agar sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga kebijakan kuota tidak keliru dan tidak merugikan pelaku usaha,” tegasnya. (Jmb)