Jakarta, timurtoday.id – Dadan Hindayana, eks kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan dua eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung kini ditahan Kejaksaan agung sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sekitar sehari sebelum ditetapkan tersangka ketiganya lebih dulu dicopot presiden Prabowo Subianto dari jabatan mereka.
Beberapa jam sebelum penetapan tersangka itu, Presiden Prabowo bertemu dengan ribuan pengelola dapur, mitra penyedia makanan, dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di ruang utama Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Rabu (3/6/2026).
Dilansir dari bisnis.com, Presiden Prabowo Subianto tidak tampil seperti biasanya. Pidato yang semula diperkirakan menjadi ajang konsolidasi pelaksanaan Program MBG justru berubah menjadi pengakuan politik yang sarat emosi.
Di tengah optimisme pemerintah terhadap salah satu program unggulan terbesar dalam sejarah Indonesia, Prabowo mengungkapkan kesedihan karena harus mengambil keputusan yang menurutnya sangat berat: mengganti orang-orang yang selama ini dipercayainya untuk memimpin BGN.
Di hadapan para peserta acara, Prabowo mengawali pidatonya dengan pengakuan yang jarang terdengar dari seorang kepala negara. “Saya juga sebetulnya hari ini, saat ini, sebetulnya saya sedih. Saya tidak bisa tutupi bahwa saya dalam keadaan sedih. Karena saya terpaksa mengganti orang-orang yang saya sebenarnya saya sayangi, orang yang saya percaya, orang yang saya berikan tugas untuk negara yang sangat berat,” kata Prabowo.
Bagi Prabowo, pergantian pimpinan BGN bukan semata keputusan administratif. Dia menggambarkan bahwa orang-orang yang dicopot merupakan figur yang sebelumnya mendapatkan kepercayaan penuh darinya untuk menjalankan salah satu program strategis nasional. Namun laporan demi laporan yang diterimanya membuat posisi tersebut tidak dapat dipertahankan.
Presiden Ke-8 RI itu mengaku sempat berada dalam situasi dilema sebelum akhirnya mengingat pesan ayahnya, ekonom senior Prof. Sumitro Djojohadikusumo. “Prabowo, kalau satu saat kau dalam keadaan bingung atau keadaan ragu-ragu, ingat: berpihaklah selalu kepada rakyatmu,” kenangnya.
Pesan itulah yang menurut Prabowo menjadi pegangan ketika laporan mengenai berbagai kejanggalan mulai berdatangan. Dia mengungkapkan telah menerima informasi mengenai kekurangan, penyimpangan, hingga indikasi penyelewengan dalam pelaksanaan program MBG.
Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan memanggil sejumlah institusi pengawasan dan penegakan hukum. “Saya panggil Kepala BPKP dan juga Kepala PPATK, dan saya panggil berapa pejabat lain,” ucapnya. Langkah itu menunjukkan bahwa evaluasi terhadap BGN tidak dilakukan secara mendadak.
Di balik keputusan perombakan pimpinan, terdapat proses pengumpulan informasi dan verifikasi yang berlangsung selama beberapa waktu.
MBG sebagai Mesin Ekonomi Desa
Bagi Prabowo, persoalan di BGN tidak semata menyangkut dugaan pelanggaran hukum. Yang lebih penting adalah ancaman terhadap program yang diyakininya dapat menjadi pengungkit ekonomi nasional. Dalam pidatonya, Presiden berulang kali menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan makanan. Program tersebut dirancang untuk menciptakan ekosistem ekonomi baru yang melibatkan petani, peternak, nelayan, koperasi, UMKM, hingga tenaga kerja di daerah. “Kalau dapur-dapur berhasil, kalau program-program ini berjalan dengan bener, berarti ekonomi di desa akan hidup,” katanya.
Menurut Presiden, keberhasilan MBG akan menciptakan rantai pasok pangan yang lebih sehat dan memberi kepastian pasar bagi petani.
Dengan adanya kebutuhan bahan baku dalam jumlah besar dan berkelanjutan, petani tidak lagi sepenuhnya bergantung pada tengkulak. Mereka memiliki pembeli tetap yang menyerap hasil produksi secara langsung.
Di berbagai negara, model serupa memang telah digunakan sebagai instrumen pembangunan. Program makan sekolah di Brasil, misalnya, mewajibkan sebagian kebutuhan pangan dipenuhi dari petani kecil lokal.
Sementara India melalui Mid-Day Meal Scheme menjadikan program makan sekolah sebagai instrumen pengurangan kemiskinan dan peningkatan partisipasi pendidikan. Indonesia mencoba mengadopsi pendekatan serupa melalui MBG. Skalanya bahkan jauh lebih besar Prabowo menyebut ketika program mencapai puncak implementasi, jumlah penerima manfaat dapat mencapai 83 juta hingga 85 juta orang. “Kalau nanti program ini berjalan di puncaknya, kita bisa memberi makan 80 sekian juta, 83-85 juta,” katanya.
Dengan target tersebut, Presiden memperkirakan akan terbentuk sekitar 30.000 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Efek ekonominya diperkirakan sangat besar. “Kita bisa menghasilkan 1,5 juta pekerjaan formal dan mungkin 1,5 juta lagi pekerjaan yang nyata di ekonomi pedesaan. Tiga juta lapangan kerja,” ucapnya.
Data yang disampaikan pemerintah menunjukkan bahwa hingga 2 Juni 2026, Program MBG telah beroperasi melalui 29.670 SPPG dan menjangkau 63,13 juta penerima manfaat. Angka tersebut menempatkan MBG sebagai salah satu program sosial terbesar yang pernah dijalankan Indonesia. (Jmb/ sumber: bisnis.com)