SoE, TiTo – Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan (PK) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), NTT, Musa Benu, SH tidak main-main dengan ancaman pemberhentian sejumlah kepala sekolah (Kepsek) yang dinilai gagal menjalankan tugas dan tanggungjawabnya soal pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Tak tanggung – tanggung 15 kepala sekolah dari tingkat Sekolah Dasar (SD) maupun Kepala Sekolah tingkat SMP yang dinilai gagal mencairkan dana BOS Tahap II Tahun 2024 dinonaktifkan sementara dari jabatan mereka.
“Hari ini kita serahkan SK pemberhentian sementara ke-15 kepala sekolah yang gagal cair dana Bos tahap II tahun 2024,” ungkap Musa Benu, di ruang kerjanya Rabu (11/2/2025)
Kadis Musa menyebutkan nama-nama ke-15 kepala sekolah dinilai tak mampu menyelesaikan SPJ dana BOS tahap 1 tahun 2024 yang menjadi syarat utama pencairan dana BOS tahap II tersebut.
Dari hasil pemeriksaan awal lanjut Musa, ke-15 Kepala sekolah (Kepsek) nonaktif tersebut mempunyai alasan yang bervariasi, namun, alasan sesungguhnya adalah karena kepala sekolah tidak mampu dari segi kompetensi terutama kemampuan mengelola dana BOS sehingga selama yang bersangkutan dinonaktifkan dinas PK akan melakukan pembinaan.
“Setelah dinonaktifkan, para kepsek nonaktif akan kita bina di dinas termaksud memberikan materi terkait pengelolaan dana BOS selama 1 minggu penuh,” ucap Musa.
Disinggung terkait ada tidaknya dugaan penyalahgunaan dana BOS tahap 1 di 15 sekolah tersebut, Musa mengatakan hal tersebut akan diketahui dalam proses pemeriksaan surat permohonan pengesahan belanja (SP2B). Dalam proses tersebut para kepsek yang nonaktifkan tersebut akan diminta kuitansi penggunaan dana BOS tahap 1 apakah sesuai Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau tidak.
“ Nanti kita akan lihat sampai di situ, apakah ada pembelanjaan di luar RKAS atau tidak. Kalau ada belanja di luar RKAS maka harus dikembalikan,” jelasnya.(ppr)