Kupang, timurtoday.id – Pemerintah pusat (Pempus) diminta segera menyelesaikan persoalan batas Negara Republik Indonesia (NKRI) dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) di Naktuka, Amfoang timur kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Permintaan tersebut disampaikan Robby Manoh, raja Amfoang saat bertemu timurtoday.id, Sabtu (28/2) sore.
Ia mengatakan belum jelasnya penyelesaian batas kedua negara di Naktuka itu sehingga saat ini jumlah warga Oecusi – RDTL yang masuk Naktuka terus bertambah dan hingga kini jumlahnya sudah mencapai 243 Kepala Keluarga (KK). “Warga Oecusi dibiarkan masuk Naktuka dan mengolah sawah seluas kira-kira 1.080 hektare disitu, kenapa orang Amfoang, dilarang TNI masuk Naktuka, ini ada apa, kenapa ini dibiarkan pemerintah Indonesia?, saya minta ini batas segera diselesaikan agar tidak menimbulkan konflik sosial disana,”katanya.
Dijelaskan secara adat batas wilayah Amfoang (Indonesia) dengan Oecusi (RDTL) sudah diselesaikan dalam pertemuan antara dirinya sebagai Raja Amfoang dan Raja Ambenu – Oecusi pada 14 November 2017 lalu.
Dan dalam pertemuan yang disaksikan kementerian luar negeri Indonesia dan kementerian luar negeri RDTL tersebut melahirkan delapan poin kesepakatan termasuk soal kesepakatan batas kedua wilayah. “Secara adat kita sudah sepakat dan bersumpah soal batas kedua wilayah itu kita kembalikan ke batas yang sudah ditetapkan leluhur yakni sungai Noelbesi. Ikut itu (kesepakatan) maka naktuka masuk Amfoang dan sebelahnya masuk Ambenu,oekusi,”katanya.
Robby Manoh mengatakan dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak juga bersepakat tentang pemasangan pilar batas negara sesuai kesepakatan tersebut. ” catatan pinggirnya setelah satu atau dua tahun dari pertemuan itu pemerintah kedua negara akan turun lagi kesana untuk pasang pilar batas sesuai yang kita sepakatu namun sampai saat ini, pilar batas tidak dipasang sehingga masalah itu saya anggap belum selesai sampai sekarang,”kata Robby Manoh yang menambahkan kesepakatan tertulis dan catatan pinggir kesepakatan tersebut diberikan pula kepada perwakilan kementerian luar negeri kedua negara.
Disampaikan beberapa waktu belakangan gesekan sosial antar warga kedua negara sering terjadi. Karena itu ia meminta kepada presiden Prabowo Subianto untuk memberikan atensi khusus terhadap penyelesaian batas kedua negara di RDTL.(Jmb)