Kota Kupang, timurtoday.id – Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi jenis Mintak Tanah (Mitan) kini dikeluhkan konsumen di sejumlah wilayah di Kota Kupang, ibukota provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Tak hanya susah di dapat namun harga beli konsumen di kios atau warung melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 4.000/liter. Bahkan di sejumlah kelurahan menembus Rp 9.000/liter.
Kenaikan harga eceran minyak tanah ini terkesan tak terkendali pemerintah karena sudah berlangsung sekitar lebih dari dua bulan.
“Susah didapat di pangkalan kalau di kios-kios ada tapi satu jerigen lima liter harganya Rp 30 ribu ada yang Rp 40 ribu, sudah sekitar dua bulan seperti ini, kami susah dapat minyak tanah,”ungkap Ester, Ibu Rumah Tangga (IRT) di kelurahan Manulai II, Selasa (21/7).
Ungkapan yang sama disampaikan Rita, IRT di kelurahan Sikumana.
Ia mengatakan minyak tanah di Jerigen kapasitas lima liter di wilayah itu dijual dengan harga Rp 35.000 sampai Rp 40.000, selain itu ada juga kemasan botol berukuran 1,5 liter yang dijual di kios-kios dengan harga Rp 13.000 sampai dengan Rp 15.000/botolnya.
“Yang dibotol Aqua besar (1,5 liter) sebelumnya Rp 10.000/liter tapi sekarang sudah Rp 13.000 sampai Rp 15.000/liter,”ungkap Rita yang mengaku beberapa bulan terakhir sulit mendapatkan minyak tanah di tingkat pengecer.
Darius Beda Daton, warga Kota Kupang yang juga mantan ketua Ombudsman wilayah NTT dalam catatan kritisnya menyampaikan harga Minyak tanah ditingkat pengecer seakan terjun bebas, tanpa kendali.
Keluhan beberapa IRT di sejumlah kelurahan yang diterima, HET Minyak tanah ditingkat pangkalan sebenarnya tidak masalah karena tetap dijual dengan Rp. 20.000 per lima liter, atau Rp. 4000/liter. Yang jadi soal adalah harga di tingkat pengecer yang mencapai Rp. 40.000 – Rp. 50.000 per jerigen lima liter di wilayah tertentu. “Harga per liter menjadi Rp 9000. Jadi mengalami kenaikan lebih dari 100 %,”ungkap Darius dalam catatannya yang dibagikan di sejumlah Grub WhatsApp, Selasa (21/7).
Darius menduga tidak terkontrolnya harga minyak tanah di beberapa wilayah itu karena pangkalan menjual minyak tanah tidak hanya kepada warga sekitar tetapi juga ke pengecer sehingga ada harga tambahan untuk bisa sampai ke masyarakat. “Disini dibutuhkan ketegasan pemerintah untuk menindak. Pemerintah hadir dan nyata dalam keseharian warga antara lain melalui pengendalian harga-harga agar bisa terjangkau masyarakat kecil. Bukan membiarkan harga terjun bebas dan menganggap hal itu adalah resiko warga,”tulis Darius.
Kepala Dinas Perindustrian perdagangan provinsi NTT, Zet Sonny Libing, yang hendak dikonfirmasi terkait persoalan ini, Selasa (21/7) sekitar pukul 12.00 WITA tidak berada di kantornya.
Pihak PT.Pertamina Patra Niaga Retail NTT, juga belum berhasil dikonfirmasi karena sejumlah petingginya tidak berada di tempat saat didatangi untuk dikonfirmasi terkait persoalan ini. (Jmb).