Kupang, timurtoday.id – Elemen mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus yakni PMKRI, GMKI, GMNI, HMI, PMI, dan BEM Nusantara, Sabtu (14/11) mendatangi Mapolda NTT.
Kedatangan mereka sebagai bentuk keberpihakan mereka kepada (RWM) oknum Mahasiswi berusia 21 tahun yang diduga menjadi korban pemerkosaan Bupati YL di rumah jabatan bupati Kupang, Rabu (11/11) malam.
Cipayung plus ingin memastikan kalau proses hukum kasus tersebut oleh penyidik Direktorat PPA Polda NTT berjalan serius, transparan, dan bebas dari intervensi pihak mana pun.
Cipayung Plus menilai dugaan tindak pidana kekerasan seksual tersebut tergolong Extraordinary Crime atau kejahatan luar biasa karena diduga dilakukan oknum kepala daerah di rumah jabatan yang disediakan negara. Karena itu perlu dikawal agar ada kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat terutama pihak korban.
Ketua PMKRI Cabang Kupang, Clara Yunita Tefa, mengatakan kedatangan Cipayung Plus merupakan bentuk kepedulian sekaligus upaya mengawal penanganan laporan dugaan pemerkosaan yang menyeret nama kepala daerah Kabupaten Kupang.
“Hari ini kami mengunjungi Polda Nusa Tenggara Timur karena bagi kami situasi dan isu terkini terkait dengan adanya dugaan perkosaan yang dilakukan oleh Bupati Kupang, YL,” ucap Clara di Mapolda NTT, dikutip dari korantimor.com.
Menurut Clara, Cipayung Plus memandang perkara itu sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang membutuhkan perhatian serius dari aparat penegak hukum.
“Kami melihat bahwa dugaan perkosaan ini adalah kasus extraordinary crime yang kami rasa perlu dan sangat urgent sehingga hari ini kami Cipayung Kota Kupang datang ke Polda Nusa Tenggara Timur untuk memastikan jalannya proses hukum,” ujarnya.
Clara menjelaskan, kedatangan mereka juga bertujuan menemui Kapolda NTT atau setidaknya pejabat yang berwenang untuk menyampaikan sikap serta memastikan komitmen kepolisian dalam menangani laporan korban.
“Sebenarnya hari ini kami berharap kami bisa bertemu dengan Kapolda, minimal bertemu dengan pimpinan dan pejabat-pejabat di Polda,” tuturnya.
Namun, harapan itu belum terwujud. Cipayung Plus tidak berhasil menemui Kapolda maupun pejabat Polda NTT. Meski demikian, Clara menegaskan pihaknya tetap berdiri bersama korban dan tidak akan berhenti mengawal proses hukum.
“Namun hari ini kami tidak berhasil menemui mereka. Bagi kami ini kasus yang sangat serius. Kami Cipayung Kota Kupang siang hari ini berdiri dan dengan tegas menyatakan bahwa kami berada di pihak korban,” katanya.
Ia menegaskan, pengawalan akan terus dilakukan agar penanganan perkara berlangsung secara profesional tanpa tekanan ataupun campur tangan dari pihak mana pun. “Kami akan selalu mengawal kasus ini dan kami akan berusaha untuk kasus ini bisa berjalan tanpa ada intervensi dari pihak mana pun,” tegas Clara.
Disisi lain, Clara menyatakan Cipayung Plus menaruh kepercayaan kepada Polda NTT untuk menangani laporan itu sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kepercayaan itu, menurutnya, harus berjalan seiring dengan pengawasan publik terhadap proses penanganannya.
“Kami yakin dan percaya bahwa kasus ini bisa ditangani dengan baik oleh Polda NTT Untuk itu perlu juga kami Cipayung Kota Kupang terus bersama mengawal kasus ini,” pungkasnya.
Meski belum mendapat kesempatan bertemu pimpinan Polda NTT, Cipayung Plus memastikan akan kembali melakukan langkah lanjutan pada Senin (16/11/2026).
“Siang hari ini kami tidak bertemu dengan Kapolda, tapi kami pastikan bahwa hari Senin akan ada pergerakan lanjut dan dari kami Cipayung Plus Kota Kupang,” tutup Clara.(Oca)