Kupang, timurtoday.id – Inspektorat Daerah (Irda) kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) tengah melakukan pemeriksaan intensif terhadap sejumlah pihak dari pemerintah desa (pemdes) dan pengurus BUMDes Ponain kecamatan Amarasi.
Pemeriksaan itu terkait pengaduan tertulis sejumlah masyarakat desa tersebut akhir Agustus 2026 lalu yang meminta Pemkab Kupang memeriksa program pengadaan 200-an ekor sapi dan dana BUMDes yang ditengarai bermasalah.
Inspektur Yopy Nau, kepada timurtoday.id, Sabtu (17/11) menginformasikan pemeriksaan terhadap pengaduan warga tersebut dimulai beberapa pekan lalu dan pada tengah pekan ini pemeriksaan dilakukan terhadap pengurus BUMDes. Rencananya pekan depan Irda Kupang akan melakukan ekspos hasil pemeriksaan tim pemeriksa.
“Ada pemeriksaan (pengurus BUMDes) tapi saya belum cek siapa-siapa yang diperiksa, pekan depan ada ekspos hasil pemeriksaan oleh tim,”katanya.
Informasi yang diperoleh timurtoday.id, pada Kamis (5/11) Irda Kupang memeriksa mantan ketua BUMDes Ponain dan bendahara BUMDes. Pemeriksaan dilakukan di kantor Irda Kupang di komplek Civic center Oelmasi kelurahan Naibonat kecamatan Kupang timur.
Stefanus, mantan Ketua BUMDes yang dihubungi, Jumat (6/11) membenarkan adanya pemeriksaan terhadap dirinya oleh auditor Irda Kupang. Ia mengatakan di kantor Irda Kupang, ia melihat ada Eng Amalo, bendahara BUMDes juga ada di kantor Irda.
Stefanus menyampaikan dalam pemeriksaan ia ditanya soal peran dan tanggungjawabnya saat menjabat ketua BUMDes Ponai dari bulan Agustus 2023 sampai Desember 2023.
Ia menjelaskan saat serahterima jabatan ketua BUMDes Agustus 2023, ada sejumlah aset BUMDes yang diserahkan kepadanya untuk dikelola, diantaranya hand traktor, kursi, tenda dan mesin pencetak batako.
Setelah Empat bulan menjabat ketua BUMDes kata Stefanus, ia mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Kupang.
Dalam empat bulan menjabat itu ada proposal bantuan modal usaha sebesar Rp 50 juta yang diajukan ke Pemdes Ponain. Dana itu rencananya akan digunakan untuk kegiatan pengadaan kursi tenda dan rehab sekretariat BUMDes.
Namun pengelolaan dana itu ia tidak mengetahui kejelasannya karena ia sudah mundur dari jabatan ketua BUMDes. “Soal pengelolaan dana Rp 50 juta itu saya tidak tahu, karena saya sudah keluar dari BUMDes,”kata Stafanus yang juga tidak tahu siapa penggantinya sebagai ketua BUMDes.
Namun sebagai warga Ponain, ia tahu kalau ada kegiatan rehab sekretariat BUMDes namun setelah itu gedung BUMDes itu malah digusur dan diatas lahan itu kini dibangun gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Soal bagaimana pengelolaan dana rehab itu saya tidak tahu, tapi sekarang ini ditempat sekretariat BUMDes itu sudah berdiri Kopdes Merah putih,”katanya.
Kabar yang belum terkonfirmasi rehab gedung sekretariat BUMDes itu menghabiskan anggaran 60-an juta.
Belum diperoleh konfirmasi dari Pihak Pemdes Ponain belum soal persoalan BUMDes dan program pengadaan Sapi . Plh kades Adam Mantolas belum merespon WhatsApp permintaan wawancara medis ini.
Dalam pengaduannya ke Pemkab Kupang, Zakarias Tefbana dan beberapa warga lainnya meminta pemkab Kupang untuk memeriksa dana BUMDes dan anggarab program pengadaan 200-an ekor sapi dari tahun 2014 hingga 2024 karena diduga bermasalah.(Jmb)