Kupang, timurtoday.id – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) memastikan proses hukum laporan kekerasan seksual yang diduga melibatkan Bupati Kupang, YL, berjalan profesional.
Dalam rilis Polda NTT, Jumat (13/11), Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra menegaskan bahwa dalam seluruh proses penanganan perkara, kepolisian tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Setiap tahapan penyelidikan, termasuk pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi, dan klarifikasi terhadap pihak terlapor, dilakukan secara cermat dan objektif guna mengungkap fakta hukum berdasarkan bukti yang diperoleh.
“Kami mengimbau masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kami juga meminta semua pihak untuk menjaga identitas dan privasi korban demi menghindari dampak psikologis maupun tekanan tambahan terhadap korban,” tutupnya.
Disampaikan kasus tersebut kini sementara berproses di Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) berdasarkan Laporan Polisi yang diterima 12 November 2026 dan terregistrasi dengan Nomor: LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.
“Ditres PPA dan PPO tengah menangani laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berinisial RWM (21), dengan seorang berinisial YL sebagai pihak terlapor,”demikian rilis Polda NTT.
Kombes Pol. Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa laporan tersebut telah ditindaklanjuti Ditres PPA dan PPO melalui serangkaian langkah penyelidikan guna mendalami dan mengungkap secara jelas peristiwa yang dilaporkan.
“Berdasarkan laporan dan keterangan awal yang diterima penyidik, dugaan peristiwa kekerasan seksual tersebut terjadi pada Rabu, 11 November 2026, di salah satu komplek rumah dinas, Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Namun, seluruh informasi yang diperoleh masih terus didalami melalui proses penyelidikan,” jelas Kombes Pol. Henry.
Berdasarkan keterangan awal korban, peristiwa tersebut bermula ketika korban bersama sejumlah saksi mendatangi lokasi setelah memperoleh informasi mengenai penawaran pekerjaan. Dalam pertemuan tersebut, korban mengaku mengalami tindakan yang diduga mengarah pada kekerasan seksual fisik oleh pihak terlapor.
Setelah kejadian tersebut, korban berupaya menghubungi saksi untuk meminta pertolongan dan kemudian dijemput untuk meninggalkan lokasi.
Sementara itu, Dirres PPA dan PPO Polda NTT Kombes Pol. Dr. Nova Irone Surentu, S.H., M.H., menjelaskan bahwa penyidik telah melakukan sejumlah tindakan awal, antara lain menerima laporan polisi, melengkapi administrasi penyelidikan, mengajukan permintaan Visum et Repertum (VER), serta melakukan pemeriksaan awal terhadap korban dan sejumlah saksi yang mengetahui atau memiliki informasi terkait peristiwa tersebut.
“Selain melakukan langkah-langkah penyelidikan, kami juga memberikan perhatian terhadap kondisi fisik dan psikologis korban. Penyidik telah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara terkait pemeriksaan medis dan hasil VER, serta menyiapkan rujukan pendampingan psikologis bagi korban,” jelas Kombes Pol. Hendry.
Ia menambahkan, pihaknya juga berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTT guna memastikan korban memperoleh pendampingan, perlindungan, dan fasilitas rumah aman apabila diperlukan.
“Penanganan perkara ini tidak hanya berfokus pada proses penegakan hukum, tetapi juga memastikan hak-hak korban terpenuhi. Kami berupaya agar korban mendapatkan pendampingan psikologis dan perlindungan yang dibutuhkan selama proses hukum berlangsung,” tambahnya.
Dalam proses selanjutnya, penyidik akan melengkapi administrasi penyelidikan, mencari dan mengumpulkan alat bukti, meminta keterangan saksi-saksi lainnya, melakukan klarifikasi terhadap pihak terlapor, berkoordinasi dengan instansi terkait, serta melaksanakan gelar perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Jmb/tribratanewsntt.com)