Kupang, timurtoday – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT), Senin (16/11) menggelar konferensi pers tentang proses hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) fisik yang diduga dilakukan Bupati Kupang, YL terhadap RMW (21) oknum Mahasiswi di Rumah Jabatan (Rumjab) Bupati Kupang, Rabu (11/11) malam.
Konferensi pers tersebut dipimpin langsung Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, S.I.K dan didampingi sejumlah pejabat utama Polda NTT yakni Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirres PPA PPO) Polda NTT Kombes Pol. Dr. Nova Irone Surentu, S.H., M.H., Dirreskrimsus Polda NTT Kombes Pol. FX. Irwan Aryanto, S.I.K., M.H., Dirreskrimum Polda NTT Kombes Pol. R. Condrat Yusuf, S.H., S.I.K., M.H., Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H. selaku moderator, serta Kabid Propam Polda NTT AKBP Muhammad Andra Wardhana, S.H., S.I.K., M.Tr.Opsla.
Hadir pula perwakilan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTT serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban.
Dalam konfrensi pers di lapangan loby Mapolda NTT tersebut terungkap kalau Peristiwa dugaan tindak pidana itu bermula ketika korban diajak oleh seseorang berinisial EK dengan tujuan mendapatkan pekerjaan.
Dalam rangkaian perjalanan tersebut, korban bersama EK dan LS kemudian menuju lokasi kejadian, rumah jabatan bupati Kupang di jalan R.A Kartini kecamatan Kelapa lima Kota Kupang.
Namun, berdasarkan keterangan awal yang diperoleh penyidik, korban diduga tidak diberitahukan terlebih dahulu mengenai tujuan sebenarnya dari perjalanan tersebut.
Setibanya di Rumah Jabatan Bupati Kupang, korban diduga mengalami tindakan pemaksaan dan kekerasan seksual secara fisik oleh pihak bupati YL.
Atas kejadian tersebut, korban kemudian melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada kepolisian. Laporan polisi diterima pada Kamis, 12 November 2026, dengan Nomor: LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Polda NTT melalui Direktorat Reserse PPA dan PPO langsung melakukan serangkaian langkah penyelidikan guna mengungkap secara utuh peristiwa yang dilaporkan.
Dalam penanganan perkara ini, Polda NTT mengerahkan jajaran Ditres PPA dan PPO yang dipimpin langsung oleh Dirres PPA PPO Kombes Pol. Dr. Nova Irone Surentu, S.H., M.H., dengan bersinergi bersama Subdit 1 serta Tim Identifikasi (Inafis) Ditreskrimum Polda NTT.
Kapolda Reza Arief Dewanto memastikan penanganan kasus itu berjalan secara profesional, prosedural, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam keterangannya di hadapan awak media, Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto menegaskan penanganan perkara itu menjadi perhatian serius Polda NTT karena menyangkut harkat, martabat, hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap perempuan.
“Polda NTT berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual ini secara profesional, prosedural, dan transparan. Kami memastikan bahwa setiap tahapan penanganan perkara dilakukan berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum harus berlaku bagi seluruh warga negara tanpa memandang status maupun jabatan,” tegas Kapolda NTT.
Kapolda juga menekankan bahwa penegakan hukum dalam perkara kekerasan seksual tidak hanya berorientasi pada proses hukum terhadap pihak yang dilaporkan, tetapi juga harus memastikan korban memperoleh perlindungan, pendampingan, serta pemulihan dari dampak yang dialami.
Salah satu langkah penting yang telah dilakukan adalah olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada Senin, 16 November 2026, di Rumah Jabatan yang menjadi lokasi dugaan peristiwa tersebut, beralamat di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
Olah TKP dilakukan untuk mengamankan dan mengidentifikasi berbagai kemungkinan barang bukti, menemukan petunjuk fisik, serta memperoleh gambaran objektif mengenai situasi dan kondisi lokasi kejadian.
Kapolda NTT menegaskan bahwa penyidik tidak hanya mengandalkan keterangan para pihak, tetapi juga menerapkan pendekatan scientific crime investigation atau penyidikan berbasis metode ilmiah.
“Setiap informasi dan keterangan yang diperoleh akan kami dalami dan diuji melalui proses pembuktian secara ilmiah. Kami ingin memastikan bahwa penanganan perkara ini benar-benar objektif, cermat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” ungkap Kapolda Irjen Pol. Reza Arief. (Jmb/humaspoldantt)
