Kota Kupang, timurtoday.id – Perusahaan Umum (Perum) BULOG Kantor Wilayah (Kanwil) Nusa Tenggara Timur (NTT) akan melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap sejumlah Rumah Pangan Kita (RPK) yang menjadi mitra penyalur beras Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP).
Itu dilakukan menyusul pemberitaan media ini terkait keluhan salah seorang konsumen di wilayah kelurahan Oepura kecamatan Maulafa, Kota Kupang yang menemukan kondisi beras SPHP kemasan lima kilogram yang dibeli dari salah satu Kios di wilayah Kelurahan Oepura, berdebu, berbau dan butiran berasnya berwarna warni, kuning dan putih.
“Kita akan lakukan Monev ke mitra penyalur, ini bagian dari pengawasan kita,”kata Arrahim K. Kanam, Pemimpin BULOG Kanwil NTT, kepada timurtoday.id, Senin (12/10) di ruang kerjanya.
Monev tersebut akan melibatkan pihak Satuan tugas (Satgas) Pangan yang didalamnya ada Ditreskrimsus Polda NTT, Dinas Pertanian ketahanan pangan provinsi NTT, dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi NTT dan institusi terkait lainnya. Waktu kegiatan Monev akan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satgas Pangan.
Disampaikan jika dalam Monev tersebut didapati ada mitra yang menyalurkan atau menjual beras SPHP yang tidak sesuai standar beras medium maka akan disikapi tegas karena sejauh ini beras SPHP yang disalurkan Bulog NTT ke Mitra sesuaii ketentuan standar beras medium.
Sejauh ini Bulog NTT telah menyalurkan beras SPHP sebanyak kurang lebih Rp 30 juta kilogram atau 30 ribu ton selama 2026 ke masyarakat melalui sekitar seribu mitra penyalur Bulog.
Tim ke Kios di Oepura Â
Arrahim Kanam juga menginformasikan kalau setelah berita soal beras SPHP tidak sesuai standar di salah satu Kios di wilayah kelurahan Oepura, pihaknya langsung menurunkan tim ke lokasi dan menemukan kalau kios penjual beras tersebut bukan mitra Bulog. “Kami sudah turunkan tim kesana dan itu (kios) bukan mitra Bulog, Beras itu dibeli dari pedagang di pasar Inpres,”katanya.
Karena bukan sebagai mitra Bulog maka pihak Bulog tidak dapat secara langsung untuk mengganti beras yang dibeli konsumen.
Arrahim mengakui kalau Bulog dirugikan jika ada pihak yang menjual beras dalam kemasan atau karung SPHP namun isinya bukan beras dari Bulog. (Jmb)