Kupang, TiTo – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Benu kecamatan Takari kabupaten Kupang, NTT, bersedia mengembalikan modal usaha sebesar Rp 179 juta yang diperoleh dari pemerintah desa setempat sejak tahun 2017 lalu. Dana tersebut dikelola untuk sejumlah kegiatan usaha yakni Bengkel, Kios dan Simpan pinjam.
Rencana pengembalian modal usaha tersebut disampaikan Pengurus BumDes setempat dalam rapat baru-baru ini di kantor desa yang dihadiri pemerintah desa dan sejumlah warga.
Eser Lalan, salah seorang warga desa Benu, mempertanyakan rencana pengembalian dana modal tersebut yang tanpa disertai keuntungan atau laba usaha.
Kepada timurtoday.id, Sabtu (8/2) Eser mengatakan harusnya ada laba atau keuntungan usaha dari tiga bidang usaha yang dikelola BumDes menggunakan dana itu sejak tahun 2017 lalu.
“Kami pertanyakan keuntungan atau bunga yang diperoleh dari pengelolaan BUMDES selama ini dari total dana 179 juta untuk tiga unit usaha Bengkel,kios dan koperasi itu. masa bertahun-tahun tidak ada keuntungan,”tanya Eser.
Ia menduga ada keuntungan yang diperoleh BumDes dari tiga usaha tersebut namun tidak mau disampaikan BumDes.
“Kami menduga keuntungan BUMDES dari tahun 2017 sampai sekarang ada namun dugaan kami itu dinikmati oleh pengurus BumDes,”kata Eser.
Petrus Tunmuni, Salah satu warga peminjam dana BumDes mengatakan pihaknya telah melunasi pinjamannya beserta bunga yang ditetapkan BumDes atas pinjaman tersebut sehingga dirinya tak yakin jika BumDes tak dapat untung dari usaha simpan pinjam tersebut.
“Saya itu hari pinjam satu juta lebih dan sudah kasih lunas dengan bunganya, nah kalau pengurus BumDes hanya mau kasih kembali modal saja ke pemerintah, lalu kemana bunga pinjamannya,”kata Petrus Tunmuni
Mereka meminta inspektorat untuk memeriksa pengelolaan dana BumDes Benu sejak tahun 2017 lalu.
“Kami minta kepada Inspektorat untuk melakukan audit kepada BumDes Benu sehingga ada transparansi pengelolaan keuangan dari tahun 2017 sampai sekarang,”katanya.
Direktur BumDes Benu, Yunus Dalle, saat dikonfirmasi melalui telepon mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan pemerintah desa dan sesuai dengan kesepakatan hanya mengembalikan modal usaha yang diterima. Ini karena usaha yang dilakukan tidak berjalan efektif karena Covid-19.
” Untuk hal itu Kaka kami sudah sepakat dengan pemerintah desa untuk kasih kembali modal saja karena waktu itu pas masa Covid jadi BumDes tidak jalan,”ungkapnya.(Asb)