Kupang, TiTo – Kebijakan pemerintah pusat tentang efisiensi anggaran ditindaklanjuti pemerintah kabupaten (pemkab) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan melakukan rasionalisasi anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pelaksana tugas (Plt) Sekda Kupang, Marten Rahakbauw kepada timurtoday.id di ruang kerjanya, Jumat (14/2) menyampaikan rasionalisasi anggaran untuk sejumlah item anggaran seperti perjalanan dinas, makan minum dan sejumlah item belanja lainnya itu telah memangkas sekitar 50 persen anggaran disejumlah OPD yang sudah ditetapkan sebelumnya di APBD.
Pemangkasan anggaran tersebut diakui telah berdampak pada tidak bisa terlaksananya sejumlah kegiatan pembangunan masyarakat yang sebelumnya telah diprogramkan.
Dengan kondisi keuangan yang terbatas itu menurut Marten Rahakbauw, pemkab Kupang perlu ‘memeras otak’ untuk mendapatkan solusi memecahkan persoalan pembangunan masyarakat yang butuh penanganan cepat tapi anggarannya tidak tersedia.
Dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai kewajiban sosial perusahaan terhadap masyarakat dimana ia berinvestasi disebut Plt.sekda Marten Rahakbauw sebagai salah satu alternatif pemecahan persoalan keterbatasan keuangan daerah untuk pembangunan masyarakat.
“Ya dalam kondisi anggaran terbatas seperti ini kita dituntut untuk cari solusi, persoalan persoalan kecil soal pembangunan di masyarakat yang perlu ditangani segera tapi anggarannya tidak tersedia ya CSR bisa jadi solusi. Kedepan kita coba optimalkan CSR ini dengan melihat data perusahaan yang lagi investasi di kabupaten Kupang,”katanya.
Plt.Sekda Marten Rahakbauw menyebut nama perusahaan yang sementara investasi garam di wilayah kabupaten Kupang yang setahu Marthen belum diketahui secara jelas realisasi CSR-nya untuk masyarakat kabupaten Kupang.
“Investasi disini ada banyak, Bank yang sering kita dengar realisasi CSR-nya tapi yang lain seperti perusahaan Garam di Oebelo Kupang timur, Bipolo sana kan kita tidak tahu persis CSR-nya sampai sekarang padahal investasinya besar dan sudah lama itu,”kata Rahakbauw.
Selain itu terkait kondisi keuangan daerah yang tidak sehat kata Marthen Rahakbauw, kedepan perlu mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya yang ada untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Kita harus optimalkan sumber pendapatan yang ada untuk naikan PAD, misalnya retribusi tambang galian C,”katanya.(Jmb)