Kota Kupang, TiTo – Kehadiran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang jadi sorotan DPRD dalam paripurna ketujuh dan kedelapan, Selasa (11/3) di gedung DPRD Kota Kupang.
Paripurna tersebut beragenda penyerahan pendapat akhir fraksi DPRD serta pembahasan dan penetapan dua ranperda inisiatif pemerintah menjadi perda yakni perda layak anak dan RPJMD Kota Kupang 2025-2030.
Persoalan kehadiran pimpinan OPD diangkat oleh wakil ketua dua DPRD Kota Kupang, Yeskial Laodoe. “Ini paripurna loh, kok pimpinan OPD yang hadir cuma begini, tak lebih dari 10 OPD, ini kenapa,”kata Yeskial, ketua DPC PDI-P Kota Kupang ini.
Yeskial mengatakan itu usai delapan fraksi menyerahkan pendapat akhirnya.
Walikota Kupang, Christian Widodo, tampak terganggu dengan persoalan kehadiran pimpinan OPD yang minim di paripurna tersebut.
Dalam sambutannya ia meminta pihak sekretariat Daerah kota Kupang untuk mencatat pimpinan OPD yang hadir dalam paripurna tersebut. Dan yang tidak hadir diminta untuk menghadap Rabu (12/3) di ruang kerja walikota Kupang. “Tolong dicatat yang hadir saat ini dan yang tidak hadir besok menghadap saya,”katanya.
Walikota Christian Widodo mengatakan paripurna DPRD adalah agenda bermartabat sehingga penting untuk OPD hadir lengkap. “Saya hadir (di paripurna) semua harus hadir, ini paripurna penting,”katanya.
Dilingkup Pemkot Kupang ada sekitar 40-an OPD. (Jmb)