SoE, timurtoday.di – Forum Sejarah dan Budaya Timur (FSBT) memberi atensi tentang polemik raja Amanuban di kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) yang kini terjadi saling klaim antara Jonathan Nubatonis dan Perkumpulan Masyarakat Hukum Adat dan Budaya Amanuban yang diketuai Usi Wemrids M. Nope dan Sekretarisnya Pina Ope Nope.
Pemerhati sejarah kabupaten TTS, Alfred Baun yang juga dewan Pembina FSBT, Senin (21/9) menyampaikan pihaknya berencana menggelar Seminar besar untuk mencari kepastian sejarah soal polemik tersebut.
“Kegaduhan Sejarah Kerajaan Amanuban ini segera dibawa dalam Seminar besar.untuk di seminar kan agar menemukan kepastian Sejarah. Kami siap untuk memfasilitasi Kegiatan (seminar) ini,”ujarnya.
Seminar tersebut rencananya akan digelar di Kota SoE, ibukota kabupaten TTS akhir September atau dalam Oktober 2026 dengan melibatkan Nara sumber dari sejumlah unsur diantaranya sejarawan di daratan Timor, Akademisi dan sejumlah elemen terkait lainnya.
Keluarga besar Nope dan Nubatonis juga akan dilibatkan dalam seminar tersebut untuk mengungkap fakta sejarah yang dimiliki masing-masing keluarga besar tersebut.
“Selain Nara sumber dari Para sejarawan di daratan Timor, kedua keluarga besar pemilik sejajar Kerajaan Amannuban yaitu Keluarga Besar Nope dan Keluarga Besar Nubatonis juga dilibatkan untuk mengungkap fakta sejarah baik tertulis maupun cerita atau tuturan sejarah tentang kerajaan Amanuban yang dimiliki masing-masing,”ungkanya.
Sebelumnya Ketua Perkumpulan Masyarakat Hukum Adat dan Budaya Amanuban, Wemrids M. Nope dan Sekretarisnya Pina Ope Nope menyatakan penolakan secara terbuka terhadap klaim Jonathan Nubatonis sebagai raja Amanuban.
Penolakan tersebut dilakukan secara tertulis pada 20 September 2026 menyusul beredarnya informasi di media sosial dan berbagai media lainnya mengenai klaim Jonathan Nubatonis sebagai Raja Amanuban, termasuk informasi mengenai acara yang disebut sebagai “penobatan” dan kemudian dikaitkan dengan perayaan satu tahun penobatan Jonathan Nubatonis sebagai raja Amanuban.
Dalam rilisnya Perkumpulan Masyarakat Hukum Adat dan Budaya Amanuban menyatakan mereka perlu mengklarifikasi informasi yang beredar tersebut karena persoalan tersebut bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan menyangkut sejarah, martabat, struktur adat, dan identitas masyarakat Amanuban.(Jmb)