Kupang, TiTo – Persoalan pembangunan monumen Pancasila, Patung Garuda, di desa Nitneo kecamatan Kupang barat kabupaten Kupang kembali jadi sorotan DPRD NTT.
Fraksi Demokrat kembali menempatkan persoalan kelanjutan pembangunan patung Garuda tersebut sebagai salah satu dari sejumlah catatan kritis fraksi kepada pemerintah ketika menyampaikan pendapat akhir fraksi dalam paripurna pembahasan lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan Pemerintah NTT, Senin (13/1) di ruang sidang DPRD NTT.
Fraksi Demokrat berpendapat pembangunan monumen patung Garuda yang mangkrak sejak tahun 2018 tersebut perlu dilanjutkan karena monumen tersebut telah dikonsepkan sebagai salah ikon wisata budaya NTT.
“Fraksi Demokrat mendukung pembangunan lanjutan Monumen Pancasila di Bolok sebagai simbol persatuan bangsa dan ikon wisata budaya. Kelanjutan proyek ini harus dilakukan dengan transparansi dan memperhatikan dampak lingkungan,”kata Astra Blandina Gaidaka, juru bicara fraksi Demokrat saat menyampaikan pendapat akhir fraksinya.
Selain kelanjutan pembangunan monumen tersebut fraksi Demokrat juga memberikan catatan kritis tentang beberapa persoalan lain yang kini teejadi di sejumlah kabupaten/ Kota yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah provinsi NTT.
Persoalan – persoalan tersebut yakni :
   DBD di Sabu Raijua
Peningkatan Kasus DBD di kabupaten Sabtu Raijua dianggap sudah pada level memprihatinkan dengan ditetapkannya sebagai KLB oleh pemerintah. “Ini menunjukkan pentingnya kewaspadaan dan respons cepat dari pemerintah dalam menghadapi ancaman kesehatan yang serius,” ujar Astra.
    Rabies di Kota Kupang
Pemerintah didesak untuk mengambil langkah konkret dalam menanggulangi penyebaran rabies, terutama di Kota Kupang dan wilayah daratan Timor. Penyakit ini dianggap berbahaya dan memerlukan perhatian serius.
   Bencana Hidrometeorologi
Fraksi Demokrat menyampaikan keprihatinan atas bencana hidrometeorologi yang melanda NTT, khususnya di Kabupaten Malaka, TTS, Ende, dan Manggarai Timur.”Kami menekankan pentingnya koordinasi efektif antara BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mitigasi, penanganan darurat, dan pemulihan bencana,” tegas Astra.
   Program Makan Bergizi Gratis
Fraksi Demokrat menyoroti belum terealisasinya program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 748 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 21 Kabupaten/Kota se-NTT. Mereka mendesak agar program ini segera dijalankan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
    Pengaktifan UPT Pendidikan dan Kebudayaan
Usulan pengaktifan kembali UPT Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten/Kota dianggap penting untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan, terutama di daerah terpencil. “Ini akan mempercepat pengambilan keputusan dan memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan daerah,” tambah Astra.
    Pengaktifan Balai Benih Ikan Pantai
Fraksi Demokrat mendukung pengaktifan kembali Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Tablolong untuk meningkatkan produksi benih ikan unggul, ketahanan pangan, dan kesejahteraan nelayan di NTT.
    Pengembalian Lahan PT Semen Kupang
Fraksi Demokrat mengusulkan pengembalian lahan PT Semen Kupang kepada pemerintah provinsi untuk digunakan dalam pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah.
    Pembangunan Gedung Layanan Kanker Terpadu
Fraksi Demokrat menyoroti pentingnya analisis dampak lingkungan (AMDAL) dalam pembangunan gedung layanan kanker di RSUD Prof. Dr. W.Z. Johanes Kupang. Sosialisasi dan keterlibatan masyarakat dinilai krusial untuk memastikan proyek berjalan lancar.
   Dukungan terhadap 5 Ranperda
Fraksi Demokrat juga merekomendasikan dukungan terhadap lima Ranperda, yaitu: Pengelolaan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum. Tugas belajar dan bantuan belajar, Penyelenggaraan penanaman modal, Penyelenggaraan transportasi dan Penyertaan modal daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah NTT.
Fraksi Demokrat menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal kebijakan pemerintah agar berpihak pada masyarakat NTT.(Oca)