Kupang, TiTo – Beberapa hari belakang mencuat kabar di media soal rencana pemerintah kabupaten (Pemkab) Kupang untuk memangkas 50 persen gaji para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Artinya ribuan PPPK hanya akan menerima setengah dari upah normal mereka.
      Kabarnya rencana itu disiapkan pemkab Kupang sebagai suatu upaya mengurangi beban belanja Pemkab Kupang ditengah efisiensi anggaran dan Berkurangnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima kabupaten Kupang dari Rp 750 miliar ke Rp 600 miliar.
      Kabar pemangkasan 50 persen gaji PPPK itu direspon Mesakh Mbura, anggota DPRD kabupaten Kupang, fraksi NasDem – Perindo yang kemudian menyampaikan pernyataan disejumlah media online. Di pemberitaan media, Mesakh Mbura menyampaikan dalam rangkaian pembahasan RAPBD 2026 bulan lalu DPRD menyetujui anggaran untuk pembayaran full gaji dan tunjangan PPPK, bukan separuh atau 50 persen saja.
     Ia berharap Pemkab Kupang tetap pada apa yang sudah disepakati bersama DPRD pembahasan RAPBD 2026.
“Saya harap pemerintah jangan lagi bolak-balik aturan, nanti kesan yang muncul ke ruang publik negatif. Kan, sesuai usulan pemerintah kemarin kita sudah setujui belanja gaji pokok bagi (P3K) Tahun depan Rp. 76 Miliar lebih, tambah lagi dengan tunjangan Rp. 7,6 Miliar, jadi semua itu total Rp 84 Miliar,” jelas Mesakh di nttmediaexpress.com, Kamis, (5/12/2025).
     Pemberitaan itu kemudian menjadi bahan diskusi dalam grub WhatsApp Suara Amfoang, Jumat (5/12)
       Bupati Kupang, Yosep Lede yang ada dalam grub itu ikut menanggapi pernyataan Mesakh Mbura dalam pemberitaan berjudul ‘Bupati Kupang Ancam Pecat P3K Yang Tolak Potong Gaji, DPRD Geram’.
      Dalam pernyataannya bupati Yosep Lede malah menyampaikan kalau ikhwal pemangkasan gaji PPPK itu dilecutkan DPRD Kabupaten Kupang.
“JUSTRU YANG USUL PERTAMA KALI AGAR PEMBERHENTIAN ATAU DI RUMAHKAN P3k ITU LEMBAGA DPRD DI PEMBAHASAN KUA PPAS, DALAM REKAMAN JELAS BAHWA SBG BUPATI MEMNTA AGAR PERTIMBANGKAN BAIK2 AGAR TDK DI BERHENTIKAN ATAU DI RUMAHKAN HNY GARA2 ANGGARAN TDK MENCUKUPI, KITA ANGGARAN BELANJA PEGAWAI 751 M DAN DAU YANG DI BERIKAN UNTUK BAYAR GAJI HANYA 600 M, SY TAWARKAN CARI JALAN LAIN DENGAN MENCARI PAD UNTUK MENUTUPI BIAYA GAJI, ADA JUGA SOLUSI AGAR JNG DI RUMAHKAN TAPI GAJI NYA DI SESUAIKAN DNG SK BUPATI TP JNG DI RUMAHKAN, KECUALI SDH TDK ADA DANA YA DI RUMAHKAN SAMBIL MENUNGGU KEBIJAKAN PUSAT TERHADAP ANGGARAN, PERTIMBANGAN NYA KRN JNG SMP KASI KERJA ORG TP TDK BAYAR, KARENA PENGANGKATAN P3k ADALAH KEBIJAKAN PUSAT DAN MULAI TAHUN DEPAN SDH DI ALIHKAN MENJADI TANGGUNG JAWAB DAERAH, SEDANGKAN DI LAIN PIHAK ADA PEMOTONGAN TRANSFER KEUANGAN DAERAH, JADI TDK USAHLAH SOK2 JADI PAHLAWAN KESIANGAN HARI INI MEMBALIKAN FAKTA, MAU FAKTA SBNRNYA AMBIL REKAMAN PEMBICARAAN DI KUA PPAS 2026 MASIH LENGKAP, UNTUK SIARAH ROHANI SEBAIKNYA STOP POLEMIK, KARENA LEMBAGA DPRD SDH MENGETUK MENJADI RPJMD DAN LEMBAGA DPRD SDH MENGANGGARKAN DAN MENYETUJUI UNTUK PROGRAMNYA MKX PROGRAM ITU JALAN, GILIRAN PROGRAM JAKAN KOQ PROTES? LAGIAN OMONG TNTANG HAL INI TERUS MENERUS SY HNY INGATKAN SJ, INI ISU YANG SENSITIF DAN BELAJAR BNYK DARI “KEJADIAN DI ACEH, CALIFORNIA, SKRG DI SUMATERA,,,, BAHKAN TUHAN PUN BISA MARAH”,ungkap bupati Yosep Lede.
     Dalam komentar berikutnya dalam grub itu, bupati Yosep Lede melontarkan pernyataan yang terkesan menantang DPRD agar bersama bupati, wakil bupati dan para pejabat di pemkab Kupang untuk sama-sama setuju memangkas gaji untuk mengatasi persoalan devisit anggaran kabupaten Kupang.
“SAYA LEBIH SETUJU DAN DUKUNG LAGI KLU ADA PERNYATAAN ANGGOTA DPRD YANG TERHORMAT ATAU LEMBAGA DPRD AGAR KARENA ADA EFISIENSI MAKA DEMI KEPENTINGAN RAKYAT DAN MENYELAMATKAN NASIB P3K MARI GAJI KITA PARA PEJABAT BUPATI, WAKIL BUPATI DAN DPRD DI POTONG 50 PERSEN, DAN SAYA SANGAT ANGKAT JEMPOL DAN SY AJAK MARI KITA MULAI PEMOTONGAN ITU DARI BULAN JANUARI,”demikian salah satu komentar bupati Yosep Lede dalam percakapan di grub menanggapi pemberitaan pemotongan gaji PPPK itu.
     Sejumlah anggota grub mengapresiasi tanggapan bupati Yosep Lede itu. (Jmb)