SoE, timurtoday.id – DPRD Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukan keseriusannya dalam menyikapi polemik pendistribusian quota pengiriman sapi keluar daerah yang jadi polemik di masyarakat karena diduga ada masalah.
Setelah menghimpun sejumlah data dan informasi di masyarakat, upaya DPRD lewat komisi II dilanjutkan dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak pengusaha pemohon quota dan dinas peternakan (Disnak) kabupaten TTS, Rabu (1/4).
Dalam RDP itu, Fransina Nenobais, salah satu pengusaha pemohon yang belum mendapatkan quota mengungkap pengalamannya dalam berproses mendapatkan quota pengiriman sapi ke luar daerah di Disnak kabupaten TTS.
Ujaran Fransina dalam RDP itu cukup mencengangkan. Dalam upaya untuk mendapatkan quota, Fransina ternyata tak cukup berurus di dinas peternakan namun ia diarahkan Kepala Disnak untuk bertemu dengan sejumlah pihak dari wakil bupati (Wabup) hingga oknum di luar instansi pemkab TTS yang disebut bernama Seto.
“Kami ke dinas (Disnak), Pak Kadis bilang harus ketemu dulu dengan pak wakil. Sampai di pak Wakil, saya disuruh ketemu dengan Seto. Seto ini kepala dinas yang mana?,”beber Fransina.
Dari ujaran Fransina itulah yang kemudian membuat komisi II DPRD TTS Ingin mendapatkan Klarifikasi dari Wabup Johny Army Konay. Tujuannya jelas untuk mencari kebenaran, apakah ujaran Fransina dalam RDP itu benar adanya atau hanya ocehan kosong.
Yang pasti ocehan Fransina dalam RDP yang viral melalui vidio maupun pemberitaan media yang terungagah disejumlah platform media sosial itu telah menimbulkan opini publik soal dugaan adanya praktik yang tidak benar dalam proses permohonan quota pengiriman sapi ke luar daerah di Disnak TTS.
Ujaran Fransina dalam RDP itu menyentil Wabup TTS dan Seto namun pernyataan ketua komisi II DPRD TTS, Semmy Sanam yang dilansir korantimor.com menyebutkan agenda klarifikasi terhadap Wabup Johny Army Konay dan pihak lain, nama Seto tak langsung disebut.
“Karena ada penyebutan nama seperti Wakil Bupati dan pihak lain, maka itu harus diklarifikasi secara resmi dalam paripurna agar semuanya jelas,”ujar Semmy Sanam dikutip dari korantimor.com.
Sabtu (4/4) siang timurtoday.id , mencoba menghubungi Semmy Sanam lewat telepon untuk meminta informasi soal kepastian pihak-pihak mana yang akan diminta klarifikasi mengingat ada bupati, wakil bupati dan Seto yang disebut Fransina dalam RDP itu. Hanya saya sambungan telepon tidak direspon.
Di korantimor.com Semmy Sanam mengatakan rencana permintaan klarifikasi tersebut akan dilakukan dalam rapat paripurna DPRD pekan depan. “Justru karena sekarang masih libur, jadi Selasa (7/4/2026) kami ada agenda paripurna. Dalam agenda itu kita akan minta klarifikasi,”ujar Semmy di korantimor.com.
Ia juga menegaskan bahwa Komisi II masih terus memantau kinerja Dinas Peternakan dalam menjalankan SOP. Jika ditemukan pelanggaran, DPRD tidak segan untuk memanggil pihak terkait. “Kalau ternyata SOP tidak dijalankan, maka pasti kita panggil untuk klarifikasi. Kami terus awasi,” ujarnya.
DPRD membuka ruang bagi masyarakat, khususnya pengusaha dan kelompok tani, untuk melaporkan jika merasa dirugikan dalam proses distribusi kuota sapi. “Kami minta masyarakat jangan diam. Harus disampaikan dengan bukti yang bisa dipertanggung jawabkan supaya bisa kami telusuri,” katanya.
Semmy menambahkan, jika ditemukan bukti kuat adanya pelanggaran, maka DPRD akan mengambil langkah lebih lanjut, termasuk mendorong penanganan ke ranah hukum.
“Kalau ada bukti kuat, tentu akan menguatkan kami untuk melakukan klarifikasi lebih jauh, bahkan bisa mengarah ke ranah hukum,”katanya. (Jmb/korantimor.com)