SoE, TiTo – Bupati Timor Tengah Selatan (TTS) Eduard Markus ‘Buce’ Lioe, S.Ip., S.H., M.H menunjukan keseriusannya memperjuangkan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Amanatun, pemekaran dari kabupaten TTS.
Keseriusan bupati Buce Lioe mengurus pembentukan DOB Amanatun tampak dari sikapnya menemui Ketua Forum Komunikasi Nasional (Forkonas) DOB, H. Syaiful Huda, Ir. Abraham Paul Liyanto (Anggota DPD RI Komite II, Perwakilan NTT) dan Esthon L. Foenay (Anggota DPR RI Komisi II, Dapil NTT II) di Jakarta, Selasa (20/5) untuk menyerahkan arsip dokumen dan tanda terima DOB Amanatun.
Bupati Buce Lioe tak lupa mengajak akademisi Prof. Dr. Ir. Godlief F. Neonufa, MT., Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda TTS Andre Pentury, tokoh masyarakat Amanatun Nim Liu, dan anggota DPR RI Usman Husin.
Lewat sambungan telepon bupati Buce Lioe menyampaikan apa yang dilakukan itu merupakan respon atas aspirasi masyarakat Amanatun yang belakangan kencang menyuarakan pembentukan DOB Amanatun tersebut.
Ia menambahkan pemkab TTS perlu mengambil langkah itu menyusul banyaknya pertanyaan masyarakat, terutama dari wilayah Amanatun, terkait ketidakmunculan nama DOB Amanatun dalam pemberitaan nasional mengenai pemekaran daerah baru. Padahal, dokumen pengusulan DOB Amanatun telah diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2014.
“Dari informasi yang kami peroleh, ternyata berkas Amanatun memang ada, tapi selama ini terlewat karena tidak ada yang mengecek ulang. Akibatnya, banyak yang mengira pemekaran ini telah gagal. Maka dari itu, kami hadir langsung untuk menunjukkan keseriusan pemerintah daerah,” ungkap Bupati Buce Lioe.
Pertemuan tersebut menghasilkan konfirmasi bahwa dokumen DOB Amanatun masih tersimpan dan valid, serta akan segera ditindaklanjuti oleh pihak DPR RI dan DPD RI.
Diharapkan menjadi pintu masuk bagi Amanatun untuk kembali masuk dalam daftar prioritas pemekaran daerah di Indonesia.
Bupati Buce Lioe menegaskan bahwa kehadirannya bersama jajaran bukan hanya simbolis, melainkan bentuk komitmen terhadap aspirasi masyarakat. “Kehadiran bupati dari kabupaten induk menunjukkan bahwa pemekaran ini bukan sekadar wacana, melainkan sebuah kebutuhan yang diperjuangkan bersama,” tambahnya.
Di tengah wacana pemekaran DOB Molo dan Amanuban yang juga mencuat, Bupati menegaskan bahwa Amanatun tetap menjadi prioritas karena berkas dan persyaratannya sudah lengkap. “Kita akan proses satu per satu. Amanatun lebih dulu karena dokumennya siap,” tegasnya.
Pertemuan dengan Ir. Abraham Paul Liyanto yang telah menjabat empat periode di DPD RI turut memperkuat keyakinan akan pentingnya memperjuangkan DOB Amanatun, terutama dalam menjawab kebutuhan pelayanan publik yang lebih dekat dan efektif di kawasan pesisir TTS.
” kebetulan Bapak Paul Liyanto sudah 4 periode menjabat sebagai DPD RI sehingga beliau tau presisi perjuangan DOB Amanatun, tetapi hanya saja tidak ada yang mengecek dan mengkonfirmasi ulang berkas-berkas yang sudah masuk di Kemendagri”, tutupnya.(Jmb)