Kupang, timurtoday.id – Alokasi Dana Desa untuk desa Pantulan kecamatan Sulamu dan desa Camplong II kecamatan Fatuleu kabupaten Kupang tahun 2026 ini mengalami penurunan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Ditemui disela-sela kegiatan para Kepala desa (kades) di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Kupang, Kamis (9/7), kades Pantulan, Buce Pah dan Melianus Faot, kades Camplong II mengatakan Dana desa mereka tahun ini terpangkas 58 persen dari besaran tahun sebelumnya. Pemangkasan itu untuk memperlancar kegiatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“(Dana desa 2026) 58 persen terpangkas, itu untuk KDMP (Koperasi Desa Merah Putih),”ungkap Kades Buce Pah diakui kades Melianus Faot disampingnya.
Kades Buce mengatakan tahun sebelumnya Dana Desa Pantulan sebesar Rp 927 juta dan tahun ini hanya sebesar Rp 486 juta termasuk tambahan dana kinerja yang diperoleh desa Pantulan atas pengelolaan APBDes tahun lalu yang dinilai baik oleh pemkab Kupang.
Sementara kata kades Melianus, desanya tahun ini hanya mengelola dana desa Rp 375 juta. Sebelumnya dana desa Camplong II mencapai Rp 1,2 miliar.
Keduanya mengakui kebijakan pemerintah pusat tersebut telah berdampak pada pelaksanaan sejumlah program infrastruktur fisik desa yang tidak bisa direalisasi, meski program-program itu merupakan aspirasi masyarakat lewat musyawarah di desa.
“Mau bagaimana lagi, itu kebijakan dari atas, kita jalani dan syukuri saja,”ungkap Buce.
Ia mengatakan dana Rp 400-an juta yang ada hanya difokuskan pada program prioritas yang bersinggungan dengan program pemerintah pusat di bidang kesehatan, pendidikan, pertanian dan lainnya.
“Dengan dana itu yang dikerjakan tahun ini hanya program-progran prioritas seperti BLT, ketahanan pangan 20 persen untuk bumdes, kesehatan, stunting , pendidikan, kalau untuk fisik tidak ada,”kata kades Buce Pah.
Meski demikian Buce mengaku bersyukur karena desanya mendapat intervensi anggaran program dari pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur maupun pemkab Kupang yang totalnya mencapai lebih dari Rp 2 miliar.
“Meski dana desa kena pangkas tapi saya bersyukur dengan apa yang ada karena desa Pantulan dapat bantuan program APBD I dan APBD II miliaran rupiah untuk sejumlah kegiatan pembangunan,”katanya.
Disebutkan intervensi program kegiatan APBD II untuk desa Pantulan tahun ini yakni kegiatan irigasi perpompaan untuk satu kelompok, optimalisasi lahan kering 1 kelompok, perpipaan satu kelompok, Dam parit satu kelompok, long strorerigh satu kelompok denhan total anggaran Rp 1,8 miliar. Sementara dari APBD I NTT ada program bantuan benih Jagung, Padi, Jambu mete dan Kacang hijau untuk 15 kelompok tani denhan total anggaran Rp 1 miliar. “Semua sudah ada SK masuk, sudah buka rekening. dan itu sudah dalam DPA,”jelas Buce.
Sementara Melianus Faot mengatakan dari program fisik yang tak bisa direalisasikan karena pemotongan anggaran dana desa tersebut, ada dampak politik yang bisa dialami olehnya sebagai kepala desa. “Program fisik yang sudah diusul tidak bisa jalan akhirnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada kepala desa bisa berkurang. ini masalah juga,”katanya.
Setahu keduanya, pemangkasan anggaran dana desa itu akan berlangsung hingga tahun 2032.
“Ini (pemotongan dana desa) berlangsung selama enam tahun, Sampai tahun 2032, masa jabatan saya selesai tahun 2030 artinya sampai selesai juga dana desa masih dipotong untuk KDMP,”keluh Melianus Faot. (Jmb)