Kupang, timurtoday.id – Aksi demonstrasi terhadap Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus terjadi hingga pertengahan tahun 2026 ini.
Pada Mei kemarin dua aksi demonstrasi terjadi. Pertama aksi komunitas pick up Kupang yang menuntut pengaturan trayek. Aksi ini merupakan aksi lanjutan tahun 2025 kemarin.
Setelah aksi para sopir pickup bersama elemen mahasiswa jelang akhir Mei terjadi aksi dari mahasiswa kabupaten Kupang yang menuntut perhatian pemprov NTT terhadap persoalan infrastruktur dan sejumlah persoalan lainnya di wilayah Amfoang kabupaten Kupang.
Kini hari pertama bulan Juni, Senin (1/6) bertepatan dengan hari lahir Pancasila, Pemprov NTT kembali didatangi sejumlah elemen mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Regio Timor.
Melianus Alopada, ketua Gerakan Mahasiswa Flobamora (GMF), salah satu elemen dalam Aliansi Regio Timor kepada timurtoday.id menyampaikan aksi tersebut digelar tepat pada peringatan hari lahirnya Pancasila untuk merefleksi sekaligus menggugah pemprov NTT dalam pengamalan nilai Pancasila terutama sila kelima dalam mengimplementasikan anggaran program pembangunan.
Sejumlah isu berkaitan dengan azas keadilan untuk masyarakat jadi sorotan mahasiswa yang menuntut ketegasan pemprov NTT.
Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk NTT sebesar Rp 9 triliun yang terimplementasi lewat kurang lebih 585 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diminta untuk dievaluasi total.
Data yang dipegang kata Melianus dari 585 SPPG kini baru terealisasi sekitar 42 persen atau sekitar 252 SPPG. “Kebanyakan SPPG itu ada dipinggiran kota, sementara di pelosok yang lebih membutuhkan belum tersentuh, kita minta MBG ini dievakuasi karena suplai bahan pangan lokal ke dapur MBG seakan dibatasi syarat formal harus berbadan usaha dan halal,”ujar Melianus.
Mereka menuntut SPPG mengambil hasil pangan lokal tanpa syarat yang menyulitkan akses masyarakat petani ke dapur MBG.
Dibidang kesehatan urai Melianus, banyak puskesmas dan Rumah sakit Pratama di daerah yang pelayanan tidak optimal karena kurangnya fasilitas kesehatan. Persoalan angka stunting yang masih tinggi di NTT (urutan lima secara nasional) juga jadi sorotan. Masalah ketersediaan air bersih di daerah-daerah dianggap faktor yang menyebabkan masih tingginya angka stunting.
Angka putus sekolah di NTT yang dianggap masih tinggi juga dituntut menjadi atensi pemerintah. “Berdasarkan data Balai Penjaminan Mutu Pendidikan NTT, jumlah Anak Tidak Sekolah di Provinsi NTT mencapai 145.268 anak yang tersebar di 22 kabupaten/kota,”ungkap Melianus. Pihaknya menuntut pemerataan fasilitas layanan pendidikan hingga pelosok.
Sama seperti aksi-aksi sebelumnya, niat para mahasiswa untuk bertemu dan berdialog dengan gubernur Melki Lakalena tidak kesampaian karena gubernur tidak berada ditempat.
Kata Melianus mereka diterima audien dengan asisten III Setda provinsi NTT namun massa aksi menolak berdiskusi.(Jmb)