SoE, TiTo – Wakil bupati (Wabup) Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) Khiny Army Konay mengemukakan pendapat yang sama dengan wakil ketua (waket) DPRD Kab TTS, Aris Nenobahan terkait perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai suatu cara dalam menyikapi efisiensi anggaran yang kini terjadi di kabupaten Bumi Cendana.
Ditemui di ruang kerjanya, Senin (17/3) Wabup Jhon Army mengatakan perampingan OPD menjadi alternatif pemkab TTS dalam upaya menghemat anggaran. Sebelumnya waket DPRD dari partai Gerindra , Aris Nenobahan juga menyampaikan hal yang sama.
Sesuai dengan perencanaan yang dilakukan kata Wabup Jhon Army, perampingan bisa mencapai setengah bagian dari jumlah OPD yang pemkab TTS saat ini yakni 36 OPD. “Untuk perampingan, kami sudah rencanakan dan itu bisa dilakukan setengah bagian dari jumlah OPD yang ada sekarang,” tegas Army
Dikatakan Army, perampingan penting dilakukan karena jika itu dilakukan maka akan melakukan penghematan anggaran cukup besar. Meski demikian, tentu ada mekanisme perampingan OPD yang harus dilalui seperti pengkajian oleh bidang Organisasi hingga penetapan oleh DPRD. Untuk itu, saat ini dalam tahapan koordinasi untuk dilakukan pengkajian. “Tentu OPD yang tugasnya beririsan, akan kita gabungkan saja. Kita akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat juga, untuk dapat petunjuk dari pemerintah pusat,” katanya.
Jika dilakukan perampingan OPD, lanjut Army, tentu pejabat-pejabat yang saat ini menjabat di OPD yang akan dilebur, akan kehilangan jabatan. Kondisi itu tidak perlu dikhawatirkan karena, akan dilakukan seleksi ulang sehingga yang benar-benar berkompeten akan mendapatkan tempat berkarya dalam upaya membangun daerah. “Ini kesempatan untuk para pejabat berkomposisi. Kalau dilakukan perampingan, otomatis pejabat akan dilakukan seleksi ulang,” jelas Army.
Upaya penghematan anggaran oleh Pemda TTS, tidak hanya dilakukan perampingan OPD, melainkan Pemda TTS juga telah merencanakan untuk apel kendaraan. Tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan, untuk penghematan anggaran terkait biaya operasional kendaraan dinas. Kendaraan-kemdaraan dinas yang saat ini di OPD, akan diknfentarisir kembali, sehingga penggunakan kendaraan dinas sesuai dengan tugas dan fungsi. “Jadi kendaraan yang ada di Dinas akan kita apel. Yang tidak terlalu difungsikan, nanti kita tarik dan parkir di bagian aset. Kalau ada dinas yang mau pake, nanti kita buatkan mekanismenya untuk pinjam. Jadi abis pinjam kembalikan,” ucap Army
Beberapa langkah itu dilakukan dengan tujuan untuk penghematan anggaran, karena penghematan anggaran saat ini dilakukan oleh pemerintah pusat hingga ke daerah. Tentu itu dilakukan agar pelayanan pembangunan di masyarakat, dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Ini kita lakukan hanya semata-mata untuk kepentingan masyarakat,” tandas Army. (ret)