SoE, TiTo – Pemerintah daerah se-Indonesia diinstruksikan pemerintah pusat untuk melakukan efisiensi anggaran. Sejumlah pos anggaran seperti biaya makan minum, perjalanan dinas dipangkas. Pemerintah harus berhemat. Begitulah poin penting dari kebijakan pemerintah pusat tersebut.
Ditengah upaya pemerintah untuk mengirit penggunaan anggaran, DPRD Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) justeru mempertontonkan hal yang seolah tak searah dengan kebijakan pempus tersebut. 39 pimpinan dan anggota DPRD TTS ke Jakarta untuk kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) baru-baru ini.
Parahnya lagi, jadwal bimtek yang seharusnya tiga hari tapi malah dilaksanakan cuma sehari dengan cara dipadatkan menjadi satu hari dengan menghabiskan dana 189 juta lebih.
“Kita padatkan menjadi satu hari. Dan itu kami lakukan atas kesepakatan seluruh anggota DPRD TTS, panitia pelaksana dan narasumber,”terang Yoksan Benu ketika dikonfirmasi Rabu (5/3/2025) yang diamini oleh Ketua DPRD TTS Moerdekae Liu dan Wakil Ketua DPRD Aris Nenobahan.
Yoksan tidak menampik jika kegiatan yang dijadwalkan selama tiga hari kegiatan (tidak terhitung hari keberangkatan dan pulang) namum dilakukan hanya sehari tersebut berdasarkan kesepakatan seluruh anggota DPRD TTS bersama Pantia pelaksana dan para narasumber.
“Benar, itu kami lakukan atas kesepakatan bersama antara pimpinan DPRD bersama anggota DPRD dengan panitia pelaksana dan para narasumber,”jelas Yoksan.
Yoksan Benu bahkan secara guyon mengatakan jika dirinya bisa membaca arah pertanyaan dan maksud pemberitaan media yang mempersoalkan pelaksanaan Bimtek yang pada intinya hendak menjatuhkan siapa dan mengangkat siapa.
“Saya bisa menebak maksud dari pertanyaan ini (soal bimtek). Ini kita mau menjatuhkan siapa dan mau angkat siapa,”guyon Yoksan sembari tertawa.
Sementara Ketua DPRD TTS Moerdekai Liu dan Wakil Ketua I Aris Nenobahan pun mengakui kegiatan Bimtek dilakukan sehari karena ada sejumlah agenda lainnya yang mesti diikuti oleh pimpinan DPRD TTS terutama acara pelantikan Kepala Daerah pada tanggal 20 Februari 2025.
“Memang kegiatan 1 hari full dan itu kita sepakati bersama-sama, karena ada sejumlah agenda lainnya terutama agenda pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta pertemuan komunitas para Ketua DPRD tingkat Kabupaten seluruh Indonesia yang mengharuskan kami pimpinan DPRD untuk hadir. Jadi itu tidak ada masalah,”jelas Ketua DPRD TTS Moerdekae Liu dan juga Aris Nenobahan.
Anehnya, berdasarkan informasi yang diperoleh media ini menyebutkan, yang mendapat undangan untuk mengikuti acara pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah di istana Presiden hanyalah pimpinan DPRD sementara 36 anggota lainnya sama sekali tidak diundang dan masalah masih saja menggunakan fasilitas hotel Borobudur hingga hari kepulangan mereka.
Informasi yang dihimpun media ini menyebutkan, jika pelaksanaan Bimtek DPRD terkesan dipaksakan karena anggaran untuk kegiatan tersebut belum masuk ke rekening Sekretariat Dewan sehingga diduga pihak sekretariat dewan terpaksa meminjam dana dari pihak ketiga.
“Kakak, Informasinya dana belum ada, belum bisa cair Kaka, sehingga pihak sekretariat dewan terpaksa pinjam dana dari pihak ketiga untuk biayai Bimbek itu. Tapi untuk lebih jelasnya kakak tanya langsung ke pa Sekwan saja,”ungkap sumber yang namanya tidak mau disebutkan.
Hingga berita ini diturunkan, sekretaris dewan (Sekwan) belum berhasil dihubungi.(Ppr)